RADAR JOGJA – Keputusan Kemenkum-HAM yang hanya mengakui kepengurusan Partai Demokrat di bawah Ketua Umum AHY disambut baik. Kini kepengurusan DPD Partai Demokrat DIJ bisa fokus pada pembenahan internal.

Sekretaris DPD Partai Demokrat DIJ Freeda Mustikasari mengapresiasi keputusan Kemenkum-HAM yang menolak mengesahkan KLB Partai Demokrat. Putusan tersebut disebutnya, sudah sesuai dengan aturan hukum dan mekanisme kepartaian. “Kami di Jogja tetap kita dukung AHY. (Agus Harimurti Yudhoyono). Tetap melakukan kegiatan kepartaian,” ujarnya Kamis (1/4).

Dengan keluarnya keputusan tersebut, Freeda menyebut, DPD Partai Demokrat DIJ bisa fokus melakukan kepartaian. Termasuk untuk melakukan pembenahan sampai tingkat ranting. Bagaimana dengan bekas anggota DPD Partai Demokrat DIJ yang kemarin dipecat karena menghadiri KLB Partai Demokrat di Sumatera Utara lalu? “Kalau dimaafkan, ya dimaafkan. Namanya manusia. Tapi sesuai aturan organisasi tetap berjalan,” tutur Ketua DPC Partai Demokrat Sleman itu.

Sementara itu AHY dalam pers rilisnya, mengucapkan syukur atas keputusan Kemenkum-HAM. Keputusan pemerintah ini, tambah dia, adalah kabar baik, bukan hanya untuk Partai Demokrat, tetapi juga bagi kehidupan demokrasi di Tanah Air.

Menurut dia, ini adalah penegasan, terhadap kebenaran, legalitas, dan konstitusionalitas Partai Demokrat, terkait kepemimpinan, kepengurusan serta Konstitusi Partai, yakni AD/ART Partai Demokrat, yang dihasilkan oleh Kongres ke-V Partai Demokrat 2020 yang lalu, yang berkekuatan hukum tetap dan telah disahkan oleh negara. “Artinya, tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat.Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat yang sah adalah Agus Harimurti Yudhoyono,” jelasnya. (mel/pra)

Politik