
REFLEKSI: Doa bersama dan pemotongan tumpeng di DPC PDI Perjuangan Kota Jogja. (PDI PERJUANGAN KOTA JOGJA FOR RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA – Rangkaian refleksi peristiwa kekerasan politik pada 27 Juli 1996 yang telah berjarak waktu 24 tahun silam diperingati DPC PDI Perjuangan Kota Jogja. Acara diadakan secara sederhana.
Ketua Panitia Refleksi 27 Juli DPC PDI Perjuangan Kota Jogja Dedi Jati Setiawan menyatakan peringatan diisi dengan refleksi, doa bersama dan pemotongan tumpeng. Doa bersama dipimpin oleh Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Jogja Mashuri. Pemotongan tumpeng dan penyerahan tumpeng oleh Wakabid Pemenangan Pemilu DPC didampingi Ketua DPC Eko Suwanto yang diterima Ketua PAC Pakualaman Ferdian dan Satgas Sugiyanto.
“Setiap kader PDI Perjuangan pasti memahami akar masalah kala itu. Bagaimana rezim orde baru ambil alih paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang jadi peristiwa terkelam dalam sejarah demokrasi, terutama terkait dualisme partai politik di Indonesia,” kata Dedi Senin malam (27/7).
Dedi menyebutkan peristiwa 27 Juli 1996, dibawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri berjuang didasari rasa ikhlas dan rela berkorban dalam perjuangan. Di dalam refleksi peringatan peristiwa 27 Juli 1996, Dedi mengajak kepada setiap kader partai PDI Perjuangan selalu pada garis perjuangan. Tetap konsisten dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.
Seluruh pengurus dan kader diharapkan tambah semangat dalam membesarkan partai, dan berjuang meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan bagi rakyat. Melalui kegiatan refleksi peringatan dengan menyajikan fakta sejarah peristiwa politik di masa lalu, 24 tahun berlalu ini. PDI Perjuangan Kota Jogja mengajak kepada seluruh generasi dan elemen bangsa Indonesia untuk tidak melupakan sejarah.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Jogja Eko Suwanto menyatakan, saatnya seluruh elemen bangsa bersatu. Seluruh kader PDI Perjuangan diharapkan terus berjuang secara ikhlas dalam garis perjuangan untuk membawa kesejahteraan rakyat.
“PDI Perjuangan akan terus aktif dalam mewujudkan demokrasi politik yang sehat. Seluruh kader harus menjalankan kewajiban dan mengabdi kepada masyarakat secara ikhlas,” tuturnya. (ila)