RADAR JOGJA – Jumlah pasien positif, pasien dalam pengawasan (PDP) maupun orang dalam pengawasan (ODP) akibat Covid-19 di DIJ cenderung terus bertambah. Data dari  corona.jogjaprov.go.id, situs resmi Pemprov DIJ, sampai Sabtu (25/4) sore, ada tambahan 2 kasus. Dengan demikian, jumlah kasus positif Covid-19  sebanyak 79 kasus.

Disusul PDP (764 orang) dan sebanyak (489) negatif dan (79) dinyatakan positif korona. Sebanyak 36 pasien sembuh dan 7 orang meninggal. Sisanya (196) masih menunggu hasil lab. Dari 196 pasien itu, menjalani rawat inap (99) rawat jalan (88) dan 9 orang meninggal dunia. Sedangkan ODP  sebanyak 4.187 orang.

“Melihat kondisi itu dimungkinkan sejumlah rumah sakit (RS) rujukan pasien Covid-19 tak mampu menampung saat terjadi penambahan pasien secara signifikan. Antisipasinya, kami sarankan aset-aset fasilitas pemerintah daerah digunakan untuk RS Darurat Korona. Bila perlu kantor partai kami,  ilakan dimanfaatkan,” ungkap Ketua DPD Partai Golkar DIJ Gandung Pardiman di kantornya kemarin (26/4).

Aset-aset daerah yang bisa dimanfaatkan itu seperti Grha Pradipta atau Jogja Expo Centre (JEC) Banguntapan, Bantul, Gelanggang Pemuda atau Youth Centre di Mlati, Sleman dan aset lainnya. Sedangkan kantor partai, Golkar punya enam unit. Yakni Kantor DPD Partai Golkar DIJ ditambah kantor partai kabupaten dan kota se-DIJ.

“Kami siap setiap saat jika diminta  Tim Gugus Tugas penanganan Covid-19 DIJ,” tegas wakil rakyat yang populer dengan jargon “Tidak Pelit” ini.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD DIJ Rani Widayati mendesak Pemprov DIJ secepatnya mencairkan bantuan sosial (bansos) untuk jatah hidup (jadup) bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. “Kami minta awal Mei bantuan itu sudah cair dan sampai di tangan masyarakat. Jangan lagi tertunda,” desak Rany.

Rany merasa heran saat pertama data dilansir, jumlah penerima bansos 76 ribu kepala keluarga (KK). Beberapa pekan kemudian berkurang menjadi 38 ribu KK. Belakangan menyusut tinggal 34 ribu KK.

Ditegaskan, penerima bansos Covid-19 tidak hanya menyasar mereka yang masuk kategori miskin. Pertimbangannya, fakta di lapangan tidak sedikit pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau dirumahkan.

Rasa heran Rany bertambah. Awalnya bansos nilainya sebesar Rp 625 ribu per KK. Kemudian direvisi supaya sama dengan pemerintah pusat menjadi Rp 600 ribu. “Ada yang menyebut bentuknya sembako. Namun ada pula yang menginformasukan berupa uang. Ini tidak sinkron dan bisa membingungkan masyarakat,” sindirnya.

Dikatakan, warga sudah lama menunggu. Namun sampai dengan minggu keempat April itu tanda-tanda bansos itu cair belum terlihat. “Semakin lama bantuan dicairkan, maka akan timbul ketidakpercayaan di masyarakat,” imbuh Wakil Ketua FPG DPRD DIJ Suwardi.

Diingatkan, tidak kunjung selesainya pendataan rentan menimbulkan kesalahan data. Karena itu, Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 DIJ harus secepatnya menyelesaikan pendataan calon penerima bansos tersebut. Pendataan harus matang. Harus ada data baru usulan dari tingkat desa. Penerima bantuan pangan nontunai (BPNT) dan program keluarga harapan (PKH)  tidak boleh menerima bansos Covid-19.

Baik Rany maupun Suwardi menyarankan pemprov segera mengambil langkah cepat. Tujuannya agar masyarakat merasa tenang. Sebab, banyak masyarakat di bawah menilai pemerintah belum bergerak.

Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji membantah pihaknya belum bergerak. Saat ini data penerima bansos masih dalam tahap finalisasi. Mekanismenya dilakukan secara cermat. “Agar tidak terjadi dobel data penerima,” terangnya.

Tak  hanya pusat. Bansos juga dialokasikan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa yang memanfaatkan dana desa. Alokasi penerima bantuan dari pusat untuk DIJ sebanyak 125 ribu KK. Nilai bansos setiap bulan Rp 600 yang diberikan mulai April, Mei dan Juni.

Pekan lalu Aji juga diundang dalam rapat kerja gabungan komisi dan fraksi di gedung DPRD DIJ. Rapat kerja dipimpin Ketua DPRD DIJ Nuryadi.  Usai rapat, Aji menerangkan, pemprov mengalokasikan anggaran Rp 579 miliar. Sedangkan dana yang siap dikuncurkan sebesar Rp 390 miliar.

Sampai sekarang dana yang sudah dicairkan sebesar Rp 9 miliar. Dana itu untuk kebutuhan sekretariat dan operasi-operasi penyadaran ke masyarakat agar senantiasa jaga jarak, menghindari kerumunan, selalu pakai masker dan rajin cuci tangan memakai sabun dengan air mengalir. “Alokasi terbesar nantinya untuk bansos yang sekarang tengah berproses,” tegasnya. (kus/ila)

Politik