GUNTUR/RADAR JOGJA
CABUT SUBSIDI: Warga membeli gas 3 kg saat
melintas di Jalan HoS Cokroaminoto, Jogja (22/1).

RADAR JOGJA – Wacana pencabutan subsidi gas elpiji 3 kg oleh pemerintah pusat ditanggapi beragam reaksi. Salah satunya DPRD DIJ yang mengecam wacana itu. Dewan menganggap pencabutan subsidi akan menghambat upaya pemberantasan kemiskinan di DIJ.
Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana menuturkan, diperlukan kerja sama dan sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif guna menanggulangi masalah kemiskinan. DIJ sendiri hingga saat ini masih menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa dengan ketimpangan tertinggi nasional.
“Kita di daerah mati-matian berusaha mengentaskan kemiskinan. Tapi kebijakan pemerintah pusat malah seperti itu,” kata Huda Tri Yudiana kemarin (22/1).
Dia melanjutkan, jika subsidi gas melon dicabut, masyarakat akan merugi. Dia menganjurkan pemerintah untuk melakukan kajian ulang dan evaluasi terhadap penerapan kebijakan, terutama dampaknya pada kelompok masyarakat miskin. “Karena sangat memberatkan orang-orang kecil di DIJ,” jelasnya.
Pemerintah pusat perlu mencari metode alternatif sebelum menetapkan pencabutan subsidi. Menurutnya, keberadaan gas melon itu dimaksudkan untuk meminimalisasi penggunaan kompor minyak tanah yang jumlah subsidinya sudah terlalu tinggi. “Jika sekarang naik lagi, ya percuma. Sama saja pemerintah tidak punya arah kebijakan yang jelas,” pintanya.
Di lain pihak, Gubernur DIJ Hamengku Buwono X tak mempermasalahkan wacana pencabutan subsidi gas 3 kg oleh pemerintah pusat. Menurutnya, harga gas melon di DIJ bakal lebih murah jika subdisi dihapus. Karena jarak distribusi DIJ lebih dekat dibanding Jawa Tengah. “Hanya susahnya itu mengontrol karena jarak Jawa Tengah itu beda,” jelasnya di Kompleks Kepatihan, kemarin (22/1).
Perhitungan harga gas melon, lanjut gubernur, dipengaruhi oleh ongkos transportasi distribusi gas. Ia mencontohkan, harga gas di DIJ lebih murah dibandingkan Jawa Tengah karena gas yang didistribusikan dari Jogja ke Kulonprogo hanya menempuh jarak 40 km. Sedangkan distribusi gas di Jawa Tengah, misalnya dari Semarang ke Purworejo membutuhkan jarak lebih 40 km lebih. “Problem selalu di situ (ongkos trasportasi). Karena beda kebijakan ongkos transport,” paparnya.
Sedangkan untuk distribusi gas elpiji tertutup, gubernur tak berkomentar banyak. Dia tetap menekankan pada masalah ongkos angkut. “Kalau (harga) kita disamakan dengan Jawa tengah, masyarakat DIJ akan menikmati harga yang lebih tinggi. Masalahnya kan ongkos angkut, ongkos angkutnya beda,” jelasnya. (tor/laz/by)

Jogja Utama