SLEMAN-Akses modal bagi wirausahawan pemula saat ini masih sulit. Berbagai skema pinjaman kredit dari bank tetap berbelit-belit untuk menggelontorkan modal. Alhasil, pengusaha pemula ini banyak yang kesulitan berkembang.

Realitas dunia usaha itu bakal berubah tahun depan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI memastikan, jika sesuai dengan perencanaan, ditahun depan pengusaha bakal mendapatkan jaminan. PKS sudah mengusulkan jaminan hukum berupa Undang-Undang.

“Saat ini, materi sudah sampai dipembahasan panitia khusus (Pansus). Semoga bisa ditetapkan tahun ini, tahun depan langsung bisa dilaksanakan,” ujar Ketua Fraksi PKS DPR Ri Jazuli Juwaini, Rabu (14/2)

Jazuli menjelaskan, bola sekarang berada di pansus dan pemerintah. Yang jelas, PKS dalam draf tersebut, mengusulkan adanya alokasi di APBN untuk modal wirausahawan. “Harus dibuka akses masyarakat,” sarannya.

Politikus dari Jawa Barat ini banyak mendapat keluhan masyarakat yang ingin berwiraswasta terbentur aturan yang ketat untuk modal usaha. Padahal, mereka mengakses modal karena memang terpaksa. “Mayoritas untuk mengembangkan usahanya. Tapi tetap sulit akses. Harus jamin sertifikat. Banyak syaratnya,” katanya.

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Sukamta melihat, pemerintah belum benar-benar memiliki good will mempermudah akses modal usaha. Terutama terhadap pengusaha pemula. “Sekarang pemerintah harus jujur, berbagai program untuk memberikan modal usaha itu pasti bunganya tinggi. Syaratnya ribet. Wong ini baru mulai usaha kok,” sesalnya.

Rancangan UU Kewirausahaan ini, nantinya membuka semua keribetan mengakses modal. Makanya, dalam amanah UU ini ada kewajiban pemerintah mengalokasikan anggaran untuk modal usaha. “Karena ini menjadi kewajiban pemerintah,” katanya. (adv/mg1)

Politik