YOGYAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai diterapkan di berbagai daerah kini menjadi sorotan tajam dalam diskusi panel di Laboratorium Bisnis Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) pada Selasa, 10 Maret 2026.
Meskipun bertujuan memperbaiki gizi siswa, program ini dinilai bukan solusi tunggal karena terdapat program lain seperti beasiswa dan bantuan pangan berkelanjutan yang dianggap lebih efektif memberikan dampak luas bagi kesejahteraan keluarga.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira Adhinegara, mengungkapkan bahwa riset menunjukkan operasional MBG justru ikut mendorong inflasi harga pangan akibat terbatasnya stok di distributor dan berkurangnya suplai di pasar induk saat permintaan melonjak.
Fenomena ini memicu tekanan harga dari sisi biaya (cost-push) dan permintaan (demand-pull) secara bersamaan yang berdampak langsung pada pedagang eceran serta rumah tangga.
Data menunjukkan rata-rata harga beras di Jawa Tengah meningkat menjadi Rp 15.016 per kilogram, sementara di DKI Jakarta mencapai Rp 16.416 per kilogram pada tahun 2026.
Kenaikan serupa juga terjadi pada harga daging ayam di wilayah Banten dan Jakarta yang kini menembus angka di atas Rp 40.000 per kilogram.
Dari perspektif mobilitas sosial, Kepala Laboratorium Ekonomi Bisnis UAJY, Aloysius Gunadi Brata, mengingatkan bahwa manfaat MBG akan terbatas pada gizi semata jika tidak dibarengi dengan ekosistem lingkungan yang mendukung seperti stabilitas keluarga dan akses pendidikan berkualitas.
Dia menekankan pentingnya integrasi program dengan pembinaan keterampilan agar anak-anak dari keluarga miskin benar-benar bisa naik ke strata sosial yang lebih baik.
Oleh karena itu, pemerintah diminta melakukan rasionalisasi kebijakan agar program MBG tidak memaksakan diri dengan mengorbankan program-program lain yang lebih mendesak.
Sementara itu, anggota PGSI DIY, Fitri Nur Hidayanti, menyoroti kendala teknis di lapangan di mana banyak anak tidak menyukai menu yang disajikan sehingga makanan dibawa pulang atau mereka tetap membeli jajanan lain.
Selain masalah kualitas rasa dan risiko keracunan makanan, pelaksanaan program ini juga memberikan beban tambahan bagi guru dalam hal pengawasan dan administrasi.
Fitri mendesak adanya evaluasi menyeluruh dan menyarankan agar anggaran MBG dipisahkan dari anggaran pendidikan atau dana BOS, mengingat masih banyak guru swasta yang hanya menerima honor kecil sekitar Rp 300–400 ribu per bulan.
Apakah Anda setuju jika anggaran Makan Bergizi Gratis dipisahkan dari dana pendidikan? (iwa)
Editor : Iwa Ikhwanudin