SOLO – Ketersediaan air bersih yang selama ini dinikmati masyarakat ternyata tidak lepas dari peran penting warga di wilayah hulu dalam menjaga kelestarian lingkungan. Namun, upaya konservasi yang mereka lakukan masih menghadapi persoalan keadilan ekonomi. Penelitian terbaru Universitas Sebelas Maret (UNS) mengungkap adanya kesenjangan besar antara harapan kompensasi masyarakat hulu dengan kesediaan masyarakat pengguna air di wilayah tengah dan hilir untuk membayar jasa lingkungan.
Riset tersebut dilakukan oleh Research Group Green Economy and Sustainable Development Universitas Sebelas Maret (UNS) yang dipimpin Prof. Dr. Evi Gravitiani, S.E., M.Si., CBEc bersama Prof. Ir. Ari Handono Ramelan, M.Sc. (Hons)., Ph.D. Penelitian juga melibatkan kolaborasi internasional dengan Prof. Tatien Masharabu dari University of Burundi, serta peneliti doktoral Célestin Havyarimana (Burundi) dan Rama Zakaria (Indonesia).
Kolaborasi ini menjadi wadah pertukaran pengetahuan antara Indonesia dan Afrika dalam mengembangkan model pembiayaan konservasi lingkungan yang berkelanjutan.
Konservasi Hulu Menjaga Pasokan Air Bersih
Penelitian menyoroti bahwa masyarakat di kawasan hulu memiliki peran strategis dalam menjaga tutupan lahan, mengurangi erosi, serta mempertahankan fungsi daerah tangkapan air. Upaya tersebut berkontribusi besar terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat di wilayah tengah dan hilir.
Baca Juga: Vinicius Junior Selangkah Lagi Perpanjang Kontrak dengan Real Madrid, Arsenal Dibuat Gigit Jari?
Namun di sisi lain, masyarakat hulu harus menanggung berbagai konsekuensi ekonomi. Mereka dituntut membatasi pemanfaatan lahan, mengubah pola budidaya, hingga menerima potensi penurunan pendapatan demi menjaga kelestarian lingkungan.
Untuk menjawab persoalan tersebut, dikembangkan konsep Payment for Ecosystem Services (PES) atau Pembayaran Jasa Lingkungan, yakni mekanisme di mana pihak yang menikmati manfaat lingkungan memberikan kompensasi kepada masyarakat yang menjaga ekosistem.
Selisih Nilai Kompensasi Capai 11 Kali Lipat
Melalui penelitian di Sub-DAS Pusur, tim menemukan tantangan utama dalam penerapan skema PES.
Hasil survei menunjukkan bahwa nilai kompensasi yang diharapkan masyarakat hulu atau Willingness to Accept (WTA) hampir 11 kali lebih besar dibandingkan Willingness to Pay (WTP) atau kesediaan masyarakat pengguna air di wilayah tengah dan hilir untuk membayar.
Perbedaan tersebut bukan hanya persoalan nominal.
Bagi masyarakat hulu, konservasi berarti mengorbankan peluang ekonomi sehingga kompensasi dipandang sebagai pengganti biaya kesempatan (opportunity cost) sekaligus bentuk penghargaan atas jasa lingkungan yang telah mereka berikan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
