Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Program MBG di Beberapa Daerah Mandeg, Ekonom UGM Sebut Perlu Dikaji Ulang

F
Penulis: Fahmi Fahriza❯
SIAP DIBAGIKAN: Petugas mendistribusikan makanan saat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri Sinduadi Timur, Kapanewon Mlati, Sleman, Senin (13/1).
SIAP DIBAGIKAN: Petugas mendistribusikan makanan saat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri Sinduadi Timur, Kapanewon Mlati, Sleman, Senin (13/1).

 


Advertisement

JOGJA - Program makan bergizi gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintah pusat, di beberapa daerah kini mengalami pemberhentian operasional atau mandeg. Salah satunya juga terjadi di DIJ, di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kotagede.

Koordinator Bidang Kajian Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan dari FEB UGM Wisnu Setiadi Nugroho menyebut, secara konsep program, MBG itu sebenarnya bisa memberi manfaat siginifikan.

"Itu bisa efektif jika dijalankan tepat sasaran, seperti fokus dialokasikan pada kelompok rentan," tuturnya, Minggu (27/4).

Advertisement

Secara garis besar, Wisnu berpandangan, selain memiliki manfaat program MBG juga menghadapi tantangan besar, terutama dalam aspek distribusi dan pengadaan bahan makanan.

Ia mengungkapkan program berskala nasional ini berisiko mengalami pemborosan karena sifatnya yang universal, di mana anak-anak dari keluarga mampu juga menerima manfaatnya meskipun tidak membutuhkannya.

"Ini perlu dilakukan pengkajian ulang. Dengan anggaran terbatas, program ini baiknya fokus ke anak-anak dari keluarga kurang mampu terlebih dahulu," ulasnya.

Advertisement

Ia menyarankan, salah satu metode yang mungkin bisa dilakukan pemerintah adalah, memprioritaskan daerah dan sekolah dengan tingkat food insecurity yang tinggi di Indonesia.

Selain itu, solusi alternatif lainnya adalah, pemerintah bisa memberikan subsidi bahan pangan bagi keluarga miskin, salah satunya melalui voucher makanan.

"Bisa juga dari insentif bagi sekolah untuk menyediakan makanan bergizi dengan pendanaan yang lebih fleksibel," lontarnya.

Tak kalah pentingnya, Wisnu juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran program ini. 

"Salah satu cara guna memastikan efektivitas anggarannya adalah, dengan audit independen serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasannya," tandasnya.

Kepala Disdikpora DIJ Suhirman menyampaikan, ia sendiri belum sepenuhnya mengetahui apa yang melatarbelakangi program tersebut kini belum dilanjutkan kembali.

"Kemungkinan soal administrasinya, yang lebih tahu SPPG-nya. Informasinya saat ini memang sementara berhenti dulu," katanya. (iza/pra)

Advertisement
Editor : Heru Pratomo
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pasar Keuangan Masih Bergejolak, Ekonom UGM Tekankan Pemerintah Stop Kebijakan yang Berubah-ubah

Pasar Keuangan Masih Bergejolak, Ekonom UGM Tekankan Pemerintah Stop Kebijakan yang Berubah-ubah

Gejolak yang melanda pasar keuangan Indonesia dinilai telah memasuki fase yang perlu mendapat perhatian serius.

Penyajian MBG Prasmanan di Bantul Pangkas Waktu Belajar, Jam Istirahat Molor 30 Menit

Penyajian MBG Prasmanan di Bantul Pangkas Waktu Belajar, Jam Istirahat Molor 30 Menit

Penerapan sistem prasmanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di MAN 2 Bantul masih menyisakan persoalan waktu penyajian. Meski memberikan keleluasaan kepada siswa mengambil makanan sesuai kebutuhan, proses ...

Buntut Kasus Keracunan, Operasional SPPG Umbulharjo, Cangkringan Dihentikan Sementara

Buntut Kasus Keracunan, Operasional SPPG Umbulharjo, Cangkringan Dihentikan Sementara

Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Umbulharjo, Cangkringan dihentikan sementara menyusul kasus dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penghentian dilakukan atas rekomendasi Deputi ...

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer