Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ketua PGRI DIY: Guru Punya Hak Suara tapi Jangan Berpolitik Praktis
W
Penulis: Winda Atika Ira Puspita❯

RADAR JOGJA - Sebagai warga negara, guru memiliki hak memilih dalam pemilu 2024 nanti. Tapi sebagai profesinya, guru diminta tak ikut dalam politik praktis.
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, guru memiliki hak suara untuk memilih kontestan pemilu. Namun, guru ASN maupun non ASN harus menjaga netralitas dan tidak terikat langsung atau ikut campur pada politik praktis.
"Karena mereka berposisi sebagai guru ada yang ASN dan non ASN maka saya minta semuanya netral tidak terkait langsung," jelasnya Senin (30/10).
Menurutnya, jika ada indikasi melanggar sanksi bisa dijatuhkan secara struktural dan kedinasan. Pun sebagai anggota PGRI maka akan ada kode etik PGRI.
Baca Juga: Guru Diminta Jaga Netralitas Pemilu 2024, Disdikpora DIY: Jangan Bawa Keberpihakan ke Ranah Sekolah
Namun, yang akan melakukan validasi terhadap pelanggaran tersebut dari jajaran Dewan Kehormatan Guru (DKG) Indonesia.
"Kalau untuk netralitas tebtu kita bersama-sama dengan dinas baik DIY dan kabupaten kota. Kita juga punya jajaran mulai dari pusat provinsi kabupaten dan kota dan masing-masing punya DKG," terangnya.
Baca Juga: Mengenal Sosok Adit Doodleman sang Guru Seni Rupa, Sosok Viral Tumpukan Sampah di Kotabaru Jogja
Sehingga, PGRI meminta kepada jajarannya jika menemui adanya keterlibatan anggotanya bisa mengadukan ke DKG sesuai kewilayahan masing-masing.
"Kalau ada sesama kita yang kira-kira memang terlibat dan mengganggu silakan diadukan ke kami, di DKG baik yang ada di kabupaten maupun provinsi. Maka DKG akan memproses itu," tambahnya. (wia)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




