Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Darurat Kebocoran Data, Pemerintah Harus Perbaiki Sistem Keamanan Data
E
Penulis: Editor News❯

Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer Nasional (PERMIKOMNAS), Khusni menuturkan banyak deretan kasus kebocoran data, yang lebih parahnya lagi ditengah pandemi begini data 1.3 jt WNI di E-Hac juga bocor dan Kemenkes secara serampangan malah meminta masyarakat menghapus aplikasi eHac.
Data pribadi yang seharusnya dijaga, bukan malah marak diperjualbelikan. Tentu saja hal ini terjadi karena sistem keamanan data di Indonesia masih lemah.
"Maraknya kasus penjualan data ini perlu menjadi keprihatinan bersama. Pemerintah harus segara memperbaiki sistem keamanan data karena selama ini data penduduk Indonesia benar-benar telanjang," ungkap Khusni.
Kebocoran adalah bahasa yang dinormaliasi di Masyarakat, sebenarnya data kita semu telanjang. Khusni menghimbau warga untuk selalu hati hati menyikapi data data pribadi, sebab ada hal negatif yang membarengi, yaitu penjualan data pribadi yang kian masif.
Permikomnas lantas meminta pertanggunjawaban kepada pemerintah Indonesia untuk segera memperbaiki sistem keamanan data.
Bahkan, sebelum data di EHac bocor, sebelumnya pada awal Mei 2020, sebanyak 91 juta data pengguna dan lebih dari tujuh juta data merchant Tokopeda dikabarkan dijual di situs gelap (dark web).
Selain itu, ShinyHunters mengklaim telah menjual 1,2 juta data pelanggan Bhinneka pada Mei 2020 lalu. Kasus yang memghebohkan juga tersebarnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014, data tersebut dibagikan di forum komunitas hacker dalam bentuk file berformat PDF. Serta banyak kasus lainnya.
"Untuk warga harus hati-hati dengan dengan data sendiri karena pemerintah saja tidak menjamin keamanan data penduduknya," pungkasnya. (sky)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

