RADAR JOGJA – Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim diminta mau mendengar aspirasi pelaku pendidikan di Indonesia. Termasuk dalam kebijakan pendidikan, seperti pelaksanaan kurikulum merdeka.

Hal itu mengemuka dalam Dialog Kebangsaan bersama Teladan Talk Pendidikan yang digelar MPR RI dan Keluarga Alumni Teladan Yogyakarta (KATY), mengambil tema ‘Kurikulum Merdeka Belajar: Lesson Learned Pengalaman Dikdasmen’, yang digelar di Convention Hall Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogja, Sabtu, (12/11). Hadir dalam kesempatan itu Wakil Ketua MPR RI Asrul Sani, Ketua KATY Muhammad Romahurmuziy, dan para panelis.

Romahurmuzy menyebut, agenda Teladan Talk ini jadi bagian dari perayaan HUT ke-65 SMA 1 Teladan Jogja, yang jatuh pada 16 Desember lalu. Topik kali ini, kata dia, memang sengaja membahas terkait kurikulum merdeka belajar yang dalam pelaksanaannya masih menjadi kontroversi. Menyimpulkan dari paparan para panelis dan pembicara, Romy mengatakan, desain kurikulum merdeka belajar ini hanya cocok untuk diterapkan di sekolah yang memiliki sumber daya dan sarana prasarana yang memenuhinya. “Tapi ternyata di tengah gegap gempita anggaran pendidikan yang lebih dari 20 persen APBN, belum semua sekolah bahkan yang memiliki gedung,” tuturnya.

Dari paparan para pembicara, kata dia, persoalan pendidikan di Indonesia bukan berada pada kurikulum. Dia mencontohkan, Mendikbud Nadiem yang terlalu cepat gonta-ganti kurikulum. Padahal sebelumnya kurikulum 1974 baru berganti 1984, kemudian diganti lagi 1994. Sedangkan di era Nadiem, belum selesai penerapan Kurikulum 2013 pada 2019 sudah diganti lagi dengan kurikulum baru. Karena itu, secara terbuka Romy meminta kepada Nadiem, “Nadiem harus lebih banyak mendengar civitas akademis dari perguruan tinggi dan pelaku pendidikan lainnya.”

Sementara itu Wakil Ketua MPR RI Asrul Sani juga mengakui isu pendidikan, khususnya kurikulum merdeka belajar ini menjadi perhatian para legislator di Senayan. Dia menyebut, para legislator menyikapi dengan hati-hati permintaan pemerintah, yang sebagai sumber pijakan pelaksanaan kurikulum merdeka belajar, meminta revisi UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Hasilnya revisi UU Sisdiknas tersebut tidak dimasukkan dalam pembahasan RUU prioritas pada 2023.”Meski katanya 73 persen parlemen koalisi pemerintahan, tapi DPR melihat dan mendengar aspirasi pelaku pendidikan,” ungkapnya.

Politisi PPP itu juga menyoroti kebijakan pendidikan di Indonesia saat ini yang melampaui kewenangannya. Asrul mencontohkan seperti sentralisasi aturan terkait guru. Menurut dia, sesuai dengan amanat UU 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah, sudah diamanatkan jika pendidikan SD dan SMP menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota. Sedang jenjang SMA di bawah pemerintah provinsi. “Ini yang menyebabkan masalah kekurangan guru selalu terdengar,” katanya. (pra)

Pendidikan