RADAR JOGJA – Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIJ Didik Wardaya meminta Satgas Covid-19 sekolah lebih gesit. Guna menanggulangi potensi munculnya kasus hingga klaster Covid-19 di sekolah. Baik melalui pencegahan maupun penanganan pasca munculnya kasus.

Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 wilayah. Guna memastikan penerapan protokol kesehatan di sekolah telah ideal. Termasuk skenario penanganan munculnya kasus Covid-19 di lingkungan sekolah.

“Satgas tingkat satuan pendidikan uopayakan lebih efektif. Bekerjasama dengan satgas penebalan nakes dan mitigasi hulu. Nanti para dokter tetap memberikan edukasi di sekolah bagi guru maupun siswa,” jelasnya ditemui di Kompleks Kepatihan Pemprov DIJ, Senin (8/11).

Didik meminta penanganan dan penanggulangan Covid-19 menjadi tanggungjawab bersama. Dalam artian setiap guru dan siswa memiliki peran yang sama. Terlebih salah satu kunci utama pandemi Covid-19 penerapan prokes secara disiplin.

“Bentuk agen-agen perubahan perilaku. Salah satu tujuannya memberikan peringatan atau mengingatkan sesamanya juga diberikan penguatan oleh Satgas Penebalan Nakes,” katanya.

Pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di Jogjakarta cukup dinamis. Terbukti dengan munculnya kasus bahkan klaster di beberapa sekolah. Meski dalam penelusuran, sumber penularan berasal dari luar lingkungan sekolah.

Didik turut menyoroti beberapa oknum guru yang ngeyel. Seperti kasus yang muncul di Kapanewon Sedayu dan Kapanewon Sanden di Kabupaten Bantul. Guru telah terkonfirmasi positif Covid-19 namun tetap melaksanakan PTM.

“Ya kalau sudah tahu positif (Covid-19) mengajar itu jelas tidak boleh. Kemarin juga ada laporan, guru membuka masker saat di kelas. Bilangnya tidak biasa pakau masker, ini tetap tidak boleh. Prokes itu tanggungjawab bersama,” ujarnya.

Sayangnya Disdikpora DIJ belum memberikan sanksi terhadap sejumlah oknum guru. Didik lebih mengutamakan pendekatan persuasif. Termasuk tetap memberikan edukasi kepada para guru termasuk siswa di lingkungan sekolah.

“Baru sebatas teguran, kalau mau beri sanksi baru kami timbang-timbang. Sanksi kan ada tahapannya juga,” katanya. (dwi)

Pendidikan