RADAR JOGJA – Hari ini, Nanda (bukan nama sebenarnya), 7, bangun lebih awal dari biasanya. Dia mandi, sarapan, memakai pakaian rapi, sepatu dan mengenakan masker. Dengan penuh keceriaan dia menuju sekolahnya yang sudah menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas. Padahal, kegiatan belajar tatap muka di sekolah, belum diizinkan di Sleman.

Menanggapi hal itu, KepalaDinas Pendidikan (Disdik) Sleman Ery Widaryana meminta agar pembelajaran tatap muka (PTM) dihentikan. Pihaknya telah menyampaikan kepada perwakilan kelompok kerja kepala sekolah di 17 Kapanewon masing-masing. Agar pihak sekolah bersabar menunggu instruksi Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo. ”Kami perlu berhati-hati. Jangan sampai timbul klaster,” ungkap Ery dihubungi Radar Jogja, Selasa (22/9).

Pihaknya meminta, sekolah lebih mempersiapkan diri. Selain menyiapkan fasilitas dan kebersihan sekolah. Juga menyiapkan pembelajaran. Sehingga ketika PTM dimulai, sekolah benar-benar siap dan penuh kehati-hatian dalam mengawasi siswa. Terutama menyangkut protokol kesehatan (prokes), dan persetujuan resmi dari orangtua siswa. ”Alasan apapun yang menyangkut PTM belum diperbolehkan. Siswa dan wali murid juga harus bersabar,” katanya.

Dikatakan, pihaknya akan rapat koordinasi dengan lintas OPD dan Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Sleman guna menindaklanjuti hal ini. Pihaknya akan melibatkan TNI/Polri dalam melakukan edukasi membantu komunikasi kepada masyarakat luas. ”Hasil rapat nantinya akan disampaikan. Harapannya dalam waktu dekat PTM bisa digelar,” ujarnya.

Ery memastikan, mulai besok (hari ini, red) tidak ada lagi sekolah yang menggelar PTM sebelum instruksi bupati turun. Pihaknya juga belum dapat memastikan apakah PTM akan dilakukan secara sampling atau serentak. ”Masih kami kaji,” ujarnya.

Sebelumnya, orang tua siswa yang enggan disebutkan namanya, tiba-tiba mendapatkan edaran adanya penyelenggaraan PTM di salah satu kapanewon yang ada di Kabupaten Sleman. Anaknya yang duduk dibangku kelas II SD mendapatkan jatah PTM dua kali dalam seminggu, dengan 1,5 jam pertemuan setiap harinya.

Dalam surat undangan tersebut, tidak disebutkan PTM, melainkan konsultasi pembelajaran. Apalagi, dalam surat tersebut tidak ada instruksi resmi dari OPD yang menaungi pendidikan di Sleman. ”Khawatirnya kalau terjadi klaster siapa yang bertanggungjawab?” keluhnya. (mel/sat)

Pendidikan