RADAR JOGJA – Kontrak PPPK, peraturan pembuat perut kosong. Pegawai pemerintah perlu kepastian. ‘Mas menteri, kami sudah mengajar jangan dihajar’.

Seruan itu disampaikan sejumlah Eks pegawai Perguruan Tinggi Universitas Pembangunan Nasional (PT UPN) Veteran Jogjakarta di halaman depan Gedung Rektorat UPN, Kamis (9/9). Mereka menginginkan kesejahtaraan, kejelasan hak dan statusnya.

Mereka menganalogikan kondisi mereka bagaikan pohon pisang yang tertancap di halaman tersebut. ‘Punya jantung tetapi tidak punya hati’. Wakil Ketua Forum Eks PT UPN Agus Salim mengatakan, suara itu mewakili kekesalannya akan kebijakan pemerintah yang dinilai melukai kaum intelektual yang masih berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) khususnya di UPN. Hak mereka terganjal kebijakan baru pemerintah.

“Pada saat itu kami cukup senang, ketika ada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 tahun 2016 mengakui karir dan masa kerja kami sampai pensiun. Setelah muncul Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN RB) Nomor 72 tahun 2020 dan revisi Permen PAN RB Nomor 29 tahun 2021 maka hak-hak itu tidak diakui,” ungkap Agus di lokasi ujuk suara, Kamis (9/9).

Perlu diketahui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 tahun 2016 berisi tentang dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri baru. Permen PAN RB Nomor 72 tahun 2020 tentang P3K dan Permen PAN RB Nomor 29 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional.

Menurutnya, eks pegawai PT UPN ini sudah mengabdi puluhan tahun. Tetapi diakui nol tahun. Dia mencontohkan, sebelum Permen PAN RB itu muncul, seseorang  yang menjabat sebagai master, dengan jabatan fungsional sebagai rektor dan atau asisten ahli. Ketika aturan ini diberlakukan, seharusnya jenjang karir lima tahun ke depan meningkat, ini masih stagnan. “Setelah lima tahun, bisa diakui. Tetapi sepanjang ada formasi baru. Kalau nggak ada formasi baru tetap saja pensiun seperti itu. Kan tidak adil, itu yang kita lawan,” ujarnya.

Memang, saat menyandang P3K, gaji naik. Tetapi tidak dapat mengembangkan karir. Adanya kebijakan MenPAN RB itu dinilai menggerus hak mereka lantaran tidak mengkaitkan dengan undang-undang guru dan dosen. Dia meminta agar pemerintah membuat Permen baru khusus mengatur dosen.

Menanggapi aksi tersebut Rektor UPN Veteran Jogjakarta M. irhas Effendi berupaya memperjuangkan aspirasi eks pegawai PT UPN Veteran. Dia memahami persòalan yang belum selesai terkait proses alih status UPN yang semula dalam naungan yayasan kini dinaungi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Persoalan ini merupakan persoalan nasional. Terjadi di perguruan tinggi baru. Disebutkan setelah perjanjian kontrak, persoalan golongan ruang, kelangsungan karir, kompetensi dan perpanjangan kontrak. “Kita perjuangkan,” ucapnya.

Komunikasi kepada kementrian telah dilakukan. Solusi juga telah dilampirkan. Namun, pendiskusian teknis belum usai. Pihaknya, masih menyiapkan draf. Dalam dua hari draf harus selesai untuk disampaikan ke Pusat. Dikatakan total pegawai di kampus ini sekitar 412. Kemudian dilakukan seleksi P3K kepada 303 pegawai. 295 lolos P3K. Sisanya masih berjuang. “Dari 295 itu, 164 dosen dan sisanya tenaga kependidikan,” pungkasnya. (mel/pra)

Pendidikan