RADAR JOGJA – Direktur Tata Negara Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Baroto menjelaskan banyak perubahan mengenai aturan kewarganegaraan. Itu sejak UU 12 tahun 2006 disahkan.

“Undang-undang ini cukup revolusioner karena mengubah banyak hal,” jelasnya saat kuliah umum secara daring yang diadakan oleh Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) bersama Laboratorium Ilmu Pemerintahan UMY.

Salah satu yang ditekankan, bahwasanya tidak ada tanpa kewarganegaraan. “Jika warga yang memiliki hubungan dengan Indonesia tidak memiliki kewarganegaraan negara wajib hadir di situ,” jelasnya.

Pada dasarnya Indonesia hanya mengenal kewarganegaraan tunggal. “Bisa ganda tapi terbatas, Setelah 18 tahun atau sudah menikah harus memilih salah satu warga negara,” katanya.

Dalam beberapa kasus seseorang bisa memiliki dua kewarganegaraan. “Anak yang lahir meskipun kedua orang tua WNI, negara yang menganut ius soli, misalnya Amerika, bisa memiliki 2 warga negara,” tuturnya.

Sementara itu, Koordinator Lab Ilmu Pemerintahan UMY Sakir Ridho Wijaya, SIP, MIP menambahkan, topik ini cukup penting untuk diulas.

“Di daerah 3T untuk memenuhi kebutuhan ke negara lain. Beberapa kasus warga negara kita di luar negeri mereka mencari suaka itu kewarganegaraannya itu seperti apa. Supaya lebih tahu status kewarganegaraan. Memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris Sri Rejeki M, PhD, dan Asisten Dosen Krisna Rettob, SIP, MA. Kuliah umum diikut 86 Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) yang dibagi menjadi empat kelas. (sce/asa/ila)

Pendidikan