RADAR JOGJA – Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menggelar acara webinar Refleksi Akhir Tahun Prodi Ilmu Pemerintahan pada Selasa (15/12). Acara tersebut mengambil tema ‘Catatan Kritis Bidang Politik, Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan di Tahun 2020.

UMY mengundang sejumlah narasumber terkemuka seperti Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, Menteri Koordinator dan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mohammad Mahfud MD, Direktur Eksekutif Amnesti Internasional Indonesia Usman Hamid, Dosen Ilmu Pemerintahan UMY  Phil Ridho Al-Hamdi, dan Akademisi UGM  Zainal Arifin Mochtar.

Dosen Ilmu Pemerintahan UMY  David Effendi, mengatakan Fisipol UMY memang memiliki tradisi untuk memberikan catatan tentang bagaimana kinerja rezim pemerintahan saat ini.

“Catatan ini merepresentasikan kekuatan kritis dari elemen masyarakat sipil,” katanya.

Kuliah pembuka yang diisi oleh Busyro Muqodda, mengambil tema Demokrasi dan Ancaman Oligarki. Busyro mengatakan ada 3 poin penting yang akan dibahas terkait dengan tema yang sudah ditugaskan kepadanya.

Busyro mengatakan pada 2 poin pertama, Indonesia merupakan negara yang berprinsip pada The Rule of Law.  Namun pada poin 3, Busyro menjelaskan ada banyak kontradiksi yang terjadi di Indonesia yang bertentangan dengan The Rule of Law.

“Poin ketiga merupakan suatu gambaran tentang realitas memilukan yaitu terdapatnya kontradiksi eskalisasi demoralisasi yang berdampak pada negara,” jelasnya.

Busyro menambahkan akibat dari hal ini adalah meringkihnya masyarakat karena adanya pelanggaran hukum dan HAM yang justru dilakukan oleh negara dan aparat keamanan. Beliau juga berkata penegakan hukum harus sesuai dengan nilai-nilai moral yang ada.

“Jika tidak ada muatan moral yang terjadi adalah berbagai pelanggaran atau imoralitas yang kelewat batas,” tambahnya.

Kekuatan oligarki semakin mendeterminasi kebijakan publik. Selain itu, beliau juga menyimpulkan politik keadaban digusur liberalisasi semua kebijakan lintas sektor. Pada akhirnya ia menyebutkan karakter bangsa yang berbasis kejujuran dan ikatan sosial yang luhur secara vulgar digusur oleh dominasi “tirani bandar dan oligarki politik” yang subversive terhadap Daulat Rakyat.

Menkopolhukam  Mohammad Mahfud MD mengatakan apa yang disampaikan oleh para pembicara sebelumnya adalah benar dan tidak ada yang salah.

“Saya malah punya kesimpulan baru bahwa pemerintah kita ini selalu bagus diawal perjalanan dan lama-lama bergeser menjadi jelek,” ucapnya.

Mahfud  mengambil contoh kasus yang terjadi di Indonesia pada masa Orde Lama, Orde Baru. Ia juga mengatakan apabila ingin mengubah situasi politik di Indonesia, ide-ide yang telah dikemukakan oleh para pembicara sebelumnya harus diperbaharui.

“Karena hanya bagus diawal dan lama-lama bergeser. Karena pergeseran itu adalah watak politik menurut saya, udah biasa,” ujarnya.

Mahfud  menambahkan siapapun yang sudah masuk kedalam ranah politik tidak akan dapat mengubah Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan kekuasaan dan pada akhirnya hanya individu yang menjadi bagian dari politik saja yang akan menjadi ‘bagus’, Indonesia tidak akan berubah.

“Sehingga pertanyaannya itu orang yang bicara kayak tadi itu adalah sudah masuk ke dalam itu tidak bisa, nanti kalau sudah keluar itu ngomong kayak gitu lagi. Kan itu persoalannya,” tambahnya.

Mahfud mengatakan pada akhirnya bukan orang pemilik ide tersebut yang akan mengubah Indonesia, tapi politik yang akan mengubahnya. Sedangkan politik dipegang oleh orang banyak, bukan hanya permasalahan individual.

“Kalau mau nekat, ya tertolak oleh sistem politik yang ada,” tutunya.

Sebagai penutup, beliau mengatakan tidak bisa Indonesia disebut sudah jelek sekali dan bagus sekali. Namun tanggung jawab moral kita adalah mendorong Indonesia kearah yang lebih baik dan beliau juga mendorong agar para akademisi untuk terus ‘bicara’. (om1/sky)

Pendidikan