RADAR JOGJA – Laboratorium Pertahanan dan Keamanan Jurusan Ilmu Hubungan Internasional (HI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (UPNVY) menggelar webinar dengan tema besar “Mendorong Praktek Bisnis Berbasis Penghormatan Pada Hak Asasi Manusia (HAM)”, Jumat (20/11). Diikuti 200-an peserta yang berasal dari kalangan akademisi, mahasiswa, dan pelaku bisnis dan industri se-Indonesia.

Mewakili Rektor Dr. Mohamad Irhas Effendi, M.Si., Dekan Fakultas FISIP UPNVY Dr. Machya Astuti Dewi, M.Si. mengungkapkan bahwa pembicaraan mengenai HAM memang selalu menjadi topik yang menarik dari masa ke masa.

Terlebih lagi di era sekarang saat bisnis semakin berkembang. Dia berharap dengan adanya webinar ini, pihak yang hadir bisa belajar banyak hal. “Saling mencurahkan gagasan, mengenai praktek bisnis yang tidak mengorbankan HAM,” ujar Machya Astuti.

Kepala Laboratorium Pertahanan dan Keamanan UPNVY Ratnawati, S.Sos, M.Si. menuturkan, Bisnis ataupun perusahaan bagai pisau bermata dua. Selalu ada harga yang perlu dibayar untuk membawa sebuah kesejahteraan, seperti munculnya permasalahan lingkungan, berbagai konflik sosial mulai dari penggusuran lahan, hingga isu HAM.

“Banyaknya konflik sosial dialami oleh tenaga kerja yang disebabkan oleh kegiatan bisnis. Maka untuk mengurangi konflik tersebut, pelaku bisnis harus mempunyai standar yang baik dalam menjalankan praktik bisnisnya,” ungkap Ratnawati.

Menurut Ratnawati, peningkatan aktivitas bisnis tentunya berpotensi mengakibatkan meningkatnya konflik antara kepentingan pelaku bisnis dengan kepentingan pekerja, masyarakat sekitar, pelestarian lingkungan, dan kepentingan umum lainnya. Sehingga penempatan isu tersebut sangat penting pada kegiatan bisnis.

Sementara itu, Direktur Jenderal HAM Kemenkumham Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H. dalam pemaparannya menyoroti peran yang seharusnya dilakukan oleh negara, kaitannya dengan HAM dan perekonomian. Negara memiliki peran sentral dalam proteksi HAM melalui kebijakan politik, hukum, dan kebijakan pembangunan lainnya.

Usaha-usaha tersebut, menurut Mualimin tengah dilakukan oleh pemerintah saat ini. “Negara harus memberikan proteksi dan perlindungan terhadap HAM yang mungkin bisa terlanggar akibat praktek bisnis, itu sesuai dengan prinsip panduan PBB tentang bisnis dan HAM yang dikeluarkan 2011 lalu,” jelas Mualimin.

Lebih lanjut, Mualimin juga menjelaskan bahwa praktek pelanggaran HAM bisa berasal dari faktor internal dan eksternal perusahaan. Faktor internal misalnya tidak dipenuhinya hak-hak dasar karyawan. Sementara faktor eksternal bisa jadi soal penggusuran warga secara tidak adil.

Dosen Prodi Ilmu Hubungan Internasional UPNVY Nikolaus Loy, MA. menegaskan perlu adanya sistem insentif untuk bisnis yang menghormati HAM dan mendorong Perdamaian. Misalnya perusahaan yang dalam bisnisnya tidak melanggar HAM, bahkan membantu pemenuhan HAM masyarakat lokal diberi potongan pajak. Jadi tidak hanya nenggunakan hukuman, tetapi instrumen reward.

Niko juga berpendapat bisnis itu justru bisa sebagai jalan menuju perdamaian antar negara. “Bisnis dan perdamaian bisa bekerja sama dan saling mendukung satu sama lain. Sehingga bisnis bisa menjadi pemicu perdamaian sebenarnya. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh pelaku bisnis, dan juga Negara,” tandas Niko.

Perdamaian dalam arti luas, kata Niko, adalah prakondisi bagi promosi dan perlindungan HAM. Kepercayaan umum yang berlaku adalah bahwa aktivitas bisnis, karena tujuannya adalah keuntungan, cenderung eksploitatif, menimbulkan konflik dan melanggar HAM.

“Cara pandang ini meniadakan ruang untuk menggunakan bisnis sebagai instrument perdamaian dan promosi HAM,” terang Niko.

Assistant Resident Represenative, Team Leader of Democratic Governance and Poetry Reduction Unit, UNDP Indonesia Siprianus Bate Soro, S. Si, MA., menyampaikan, Dua kerangka global dalam mendorong praktek bisnis yang menghormati hak asasi adalah UN Global Compact yang diluncurkan tahun 2000 dan UN Guiding Principles on Business and Human Rights tahun 2011.

“Implemetasi dua komitmen internasional tersebut sangat bergantung pada tindakan kolektif anggota PBB dan prakteknya pada tingkat perusahaan yang berbasis pada voluntarism,” kata Bate Soro.

Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau ELSAM Wahyu Wagiman menegaskan, satu prinsip mendasar sisten HAM Internasional adalah bahwa ketika HAM dilanggar, korban harus memiliki akses terhadap pemulihan.

“Ketika perusahaan melakukan pelanggaran HAM, negara harus menjamin pemulihan yang efektif dalam penyelidikan, pendampingan, dan pemulihan hak-hak korban,” kata Wahyu.

Executive Director of IGCN Josephine Satyono menjelaskan, adopsi norma-norma HAM secara sukarela oleh perusahaan adalah kunci promosi HAM dalam aktivitas Bisnis. Global Compact menggunakan strategi itu dalam mengatasi resitensi dan memobilisasi dukungan sektor bisnis.

Oleh karena itu PBB merilis 10 prinsip mengenai United Nations Global Compact (UNGC). Prinsip  tersebut yang dibuat untuk  mendorong komitmen supaya regulasi dan kebijakan yang dirumuskan mampu menjunjung tinggi human right atau hak asasi manusia, meningkatkan kesejahteraan bagi ketenagakerjaan, mendorong praktek bisnis yang berbasis ramah lingkungan, serta bisnis yang menghindari korupsi dalam berbagai bentuk terutama penyuapan dan pemerasan.

Prinsip mengenai UNGC juga merumuskan kebijakan mengenai standar ketenagakerjaan, yakni bisnis harus menjunjung tinggi kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak untuk berunding bersama, penghapusan semua bentuk kerja paksa dan wajib, penghapusan pekerja anak secara efektif, dan penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Prinsip ketenagakerjaan UNGC didukung oleh International Labour Organization (ILO). (sce/kur/pra/rg/ila)

Pendidikan