RADAR JOGJA – Alumni Universitas Islam Indonesia (UII) Ibrahim Malik menggugat UII terkait pencabutan Surat Keputusan (SK) mahasiswa berprestasi atas kasus pelecehan seksual. Gugatan ini guna membersihkan namanya. Sidang gugatan perdana telah dilaksanakan Senin (28/9) di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan pimpinan sidang Rahmi Afriza.

“Putusan SK yang dikeluarkan UII seolah-olah membenarkan tuduhan yang ada di media sosial, sedangkan tuduhan itu belum berdasar secara hukum dan ada di pihak berwajib,” jelas Kuasa Hukum Ibrahim, Abdul Hamid.

Menurutnya, yang mendasari SK rektor itu dikeluarkan hanya pada isu yang beredar di media sosial yang diinisiasi UII Bergerak, UII Story, termasuk LBH.

”Klien kami dituduh melakukan pelecehan seksual, dituduh sebagai predator seksual, kekerasan seksual,” ungkapnya. 

Di sisi lain, ketika isu itu muncul Ibrahim tengah  menyelesaikan studinya di Universitas Melbourne. Salah satu petisi menuntut agar beasiswa dan status kemahasiswaan Ibrahim di Melbourne dibatalkan.

Abdul mengatakan Universitas Melbourne juga sudah melakukan investigasi terhadap kliennya. 

“Investigasi dilakukan Tim independen. Tim independen tersebut dengan unsur yang terpercaya sehingga investigasi dilakukan sesuai prosedur. Konfirmasi surat dan konfrontasi data,” katanya.

“Pihak investigator tidak menemukan sedikit pun yang terkait dengan bahasa seks atau apapun yang terkait dengan pelecehan seksual yang dituduhkan,” lanjutnya.

Abdul mengatakan Universitas Melbourne menyatakan tidak terjadi kesalahan apapun. “Pihak kejaksaan dan kepolisian juga sudah mengeluarkan surat bahwa klien kami tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, pidana, dan kriminal,” katanya.

Pihaknya juga sudah mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). 

“Insyaallah clear dan clean. Inti pokoknya, UII harus mencabut kembali SK tersebut dan dikembalikan seperti semula, serta mengganti kerugian-kerugian sehingga akan ada sidang lanjutan,” tandasnya. 

Wakil Rektor III Kemahasiswaan UII Rohidin menyatakan siap menghadapi gugatan dari Ibrahim tersebut. Pihaknya sudah membentuk tim advokat.

“Kita lihat prosesnya nanti. Kami akan serius menghadapi ini,” ujarnya. 

Rohidin menyebutkan, pertimbangan UII mencabut gelar mahasiswa berprestasi IM karena pertimbangan etis. 

“Seorang penyandang prestasi itu harus bersih dari segala isu dan sebagainya, serta dari pertimbangan penyintas,” tegasnya.

Koordinator Tim Penasehat Hukum UII Nurjihad menambahkan, proses hukum terkait gugatan masih dalam tahap pemeriksaan, karena masih ada perbaikan dari data pihak penggugat. Masih ada pemeriksaan lanjutan di pekan depan.

“Pada saatnya nanti, kami akan menjelaskan secara formal. Kami punya kesempatan untuk menjawab gugatan itu secara resmi,” ujarnya. 

Selain itu, lanjut Nurjihad, setiap kebijakan atau keputusan yang diambil UII pasti memiliki alasan. 

“SK itu sudah menjadi objek sengketa, ketika penggugat tidak terima itu, memang haknya,” ucapnya. (sky/tif)

Pendidikan