RADAR JOGJA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIJ berencana menerapkan kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah dengan metode baru. Berupa penerapan penggunaan kelas secara bergantian. Setiap sesi akan berlangsung selama 3,5 jam. 

Wacana ini terlontar saat pengajuan standar operasional prosedur (SOP) dan protokol Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Walau belum mendapat lampu hijau, namun ide ini dianggap relevan sebagai solusi KBM selama penerapan skema the New Normal.

“Ini masih alternatif, sekolah dibuat shift. Nanti satu shift 3,5 jam tanpa istirahat. Lalu jeda satu hingga dua jam untuk ganti sesi berikutnya. Agar satu bangku hanya satu siswa,” jelas Sekprov Pemprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji, ditemui di Gedhong Pracimosono Kompleks Kepatihan Pemprov DIJ, Kamis (4/6).

Aji tak menampik penerapan metode ini berdampak pada kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Sehingga perlu ada penyesuaian jika wacana ini disetujui oleh Gubernur DIJ Hamengku Buwono X. Terbuka pula terhadap uji publik apabila disetujui.

Sekolah, lanjutnya, bisa mengembangkan SOP dan protokol masing-masing. Pertimbangannya setiap sekolah memiliki jenjang yang berbeda. Hanya saja regulasi tetap mengacu pada protokol Covid-19. Berupa penggunaan masker, cuci tangan dan jaga jarak.

“Pakai SOP sendiri, seperti face shield, lengan panjang lalu pembelajaran online, monggo,  itu SOP masing-masing sekolah.  Tentu ada perubahan KTSP-nya,” katanya.

Walau begitu wacana ini tetap bersifat evaluatif. Pertimbangan utama adalah kondisi pandemi Covid-19 di Jogjakarta. Apabila kasus terus melandai maka peluang semakin besar. Begitupula sebaliknya. 

“Belajar di rumah kan sampai 26 Juni, lalu masuk sekolah itu harusnya 13 Juli. Dilihat dulu kondisinya seperti apa. Kalau masih banyak kasus positif, maka (belajar di rumah) dimundurkan lagi. Kesehatan jadi pertimbangan utama, menyangkut keselamatan siswa,” ujarnya.

Tak hanya bidang pendidikan, SOP dan protokol juga berlaku di lingkungan kerja internal dan ruang publik. Selanjutnya keterlibatan aktif para mitra. 

Aji tak menampik adanya sanksi bagi pelanggaran berupa sanksi sosial hingga sanksi administrasi. Ketegasan ini juga berlaku bagi jajaran organisasi perangkat daerah (OPD). Khususnya dalam memberikan layanan publik.

“Ini nanti Selasa (9/5) konsultasikan kepada pak Gubernur (HB X). Nanti turunnya dalam Peraturan Gubernur. Supaya lebih kuat ada pengesahan oleh OPD yang membawahi setiap bidang,” tegasnya.

Kabid Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan Disdikpora DIJ Didik Wardaya memastikan persiapan the new normal hampir selesai. Salah satu skemanya adalah penerapan sesi belajar secara bergantian. Diawali dengan inventarisir sarana prasarana masing-masing lembaga pendidikan.

Tonggak utamanya adalah tenaga pengajar atau guru. Apabila skema new normal sulit terwujud maka menerapkan skema yang sudah ada dengan belajar di rumah. Sekolah juga diminta menjadwal ulang KBM.

“Pembelajaran maksimal hanya 3 jam sampai 3,5 jam dalam satu hari dan tidak ada waktu istirahat.‎‎ Kalau untuk guru perhatikan faktor kesehatan. Lalu protokolnya juga wajib jalan,” katanya.

Wacana ini tentu berdampak pada materi KBM. Mengingat maksimal pertemuan tatap muka hanya 3,5 jam. Fokus utama adalah pemberian materi setiap mata pelajaran. 

‎”Adapun untuk latihan soal atau penugasan yang lain dilakukan di rumah. Dengan begitu diharapkan anak tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran ,” ujarnya. (dwi/tif)

Pendidikan