RADAR JOGJA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIJ mengapresasi langkah antisipasi Pemkab Sleman dalam dunia pendidikan. Yakni menerapkan surat bebas Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) kepada calon mahasiswa maupun mahasiswa lama. Langkah ini diyakini mampu meminimalisir persebaran Covid-19.

Sekretaris Pemprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji menilai ide kartu bebas Covid-19 sangat bagus untuk menjadi alat kontrol dalam penyebaran Covid-19. Bahkan dia berharap konsep bisa diadaptasi oleh Kabupaten dan Kota lainnya.

“Efektif untuk membatasi mereka yang dari luar membawa virus tapi sebagai OTG (orang tanpa gejala). Yang dilakukan Sleman perlu dilakukan kabupaten dan kota lain. Kalau perlu kampus melakukan itu,” jelasnya, ditemui di Bangsal Kepatihan Pemprov DIJ, Rabu (27/5).

Kebijakan ini juga bisa diadaptasi oleh lembaga pendidikan lainnya. Termasuk tingkat pendidikan dibawah perguruan tinggi. Tujuannya tetap sama, sebagai upaya bersama penanggulangan Covid-19.

Terkait kontinyuitas menjadi wewenang lembaga pendidikan. Termasuk upaya melakukan rapid tes secara berkala. Langkah ini sebagai rencana strategis hingga vaksin Covid-19 berhasil ditemukan.

“Misal kampus adakan secara rutin untuk rapid tesnya. Untuk biaya bisa dirembug bareng. Apakah ditanggung sepenuhnya oleh kampus atau urunan,” katanya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman mengizinkan mahasiswa baru atau lama untuk mengenyam pendidikan di wilayahnya. Dengan syarat wajib melampirkan surat kesehatan minimal hasil uji rapid diagnose test (RDT) saat pendaftaran atau daftar ulang. Tak menutup kemungkinan pula surat hasil uji swab dengan hasil negatif Covid-19.

Regulasi ini disusun atas pertimbangan banyaknya perguruan tinggi di Kabupaten Sleman. Dari total tersebut sebagian mahasiswa berasal dari luar DIJ. Tak menutup kemungkinan berasal dari daerah episentrum Covid-19.

“Sudah memasuki tahun ajaran baru, sehingga pasti ada mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama luar daerah yang akan kuliah kembali. Masa pandemi ini menjadi pertimbangan tersendiri, apalagi jika diterapkan new normal,” jelas Kepala Dinas Kesehatan Sleman Joko Hastaryo.

Walau begitu, surat bebas Covid-19 ini tak seketat milik Pemprov DKI Jakarta. Tertulis bahwa setiap warga wajib melampirkan hasil uji swab. Hanya saja dengan adanya kebijakan ini diharapkan mampu meminimalisir persebaran Covid-19.

Jajarannya tengah menyusun skema kebijakan ini. Salah satu mekanismenya, setiap calon mahasiswa atau mahasiswa wajib melampirkan ke perguruan tinggi. Untuk kemudian diteruskan kepada Dinkes Sleman. 

“Kami sedang berproses akan bersurat ke pimpinan perguruan tinggi di Sleman. Surat keterangan itu minimal satu kali rapid tes negatif. Kalau reaktif tidak bisa kami teruskan,” katanya.

Pihaknya membuka diri atas masukan dari setiap perguruan tinggi. Sehingga mekanisme ini juga sifatnya evaluasi. Tentunya berjalan sebagai protokol tanpa membebani civitas perguruan tinggi.

Tak hanya diawal perkuliahan, mekanisme ini juga berlangsung berkala. Artinya dalam kurun waktu tertentu, mahasiswa wajib menjalani RDT. Tujuannya untuk mengetahui kondisi kesehatan secara terkini.

“Pokoknya diberlakukan semua. Semua calon mahasiswa baru atau lama mau berkuliah lagi dari mana asalnya harus membawa surat bebas Covid-19,” tegasnya. (dwi/tif)

Pendidikan