Radar Jogja – Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 43 Tahun 2019 terkait Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Dinas Pendidikan dan pihak sekolah dilarang memungut biaya untuk pelaksanaan ujian nasional (UN). Ketua Dewan Pendidikan DIJ Danisworo menjelaskan, jika nanti ditemukan penarikan sumbangan yang dirasa ganjil dan tidak sesuai dari pihak sekolah, Komite Sekolah harus bertindak sikap tegas. Jangan sampai Komite Sekolah hanya menjadi stempel otoritas sekolah yang bisa melegalkan pungutan yang dilakukan.

Penyelenggaraan UN, tambah Danis, adalah tanggung jawab pemerintah pusat, daerah, dan sekolah. Selain itu, UN juga telah menjadi program wajib belajar yang tidak diperbolehkan untuk adanya pungutan. “Secara prinsip tidak boleh memungut untuk wajib belajar,” jelas Danis kemarin (17/12).

Danis menegaskan, jika nantinya tetap ada sekolah yang melakukan pungutan sumbangan di luar ketentuan, pihak Komite Sekolah harus segera melapor ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) atau Ombudsman. Sedangkan untuk sumbangan kepada sekolah, Danis menyarankan Komite Sekolah turut diajak musyawarah untuk mendapatkan keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Jika nantinya ada sumbangan, tutur Danis, haruslah digunakan untuk operasional pendidikan semata. “Jika tidak sesuai harus segera dilaporkan,”  tandasnya.

Sementara itu, Kabid Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan Disdikpora DIJ Didik Wardaya membenarkan penyelenggaraan UN telah dibiayai oleh pusat. Sampai saat ini belum ada koordinasi terkait penganggaran pelaksanaan UN untuk tingkat SMP, SMA dan SMK di DIJ. Namun untuk tahun sebelumnya, pelaksanaan UN untuk wilayah DIJ menghabiskan anggaran sektar Rp 1,6 miliar.

“Dana itu dialokasikan untuk pemantauan, koordinasi pengumpul data, sampai dengan mencetak surat keterangan hasil ujian nasional (SKHUN),” ungkap Didik.

Menurut Didik, anggaran untuk pelaksanaan UN semakin tahun kian menurun. Hal ini karena UN yang tidak lagi memakai kertas dan berbasis komputer. Oleh karena itu, anggaran untuk setiap wilayah akan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan UN. (eno/laz)

Pendidikan