RADARJOGJA.CO.ID – Permendikti Nomor 19 Tahun 2017 resmi diluncurkan. Peraturan baru tersebut menjadi panduan dalam pengangkatan dan pemberhentian pemimpin di perguruan tinggi negeri (PTN). Salah satu poin isi peraturan tersebut adalah mewajibkan semua bakal calon rektor wajib untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara(LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ini untuk mewujudkan pengelolaan perguruan tinggi yang bersih,” kata Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir di UGM beberapa waktu lalu.

Nantinya, lanjut Nasir, rekomendasi KPK terkait LHKPN akan menentukan apakah orang itu layak maju menjadi calon atau tidak. Selain itu, untuk menelusuri jejak rekam calon rektor pihaknya akan berkoordinasi dengan PPATK dan lembaga atau instansi pemerintah lainnya. Jika ditemukan ada rekam jejak yang tidak baik maka dilakukan proses penjaringan atau penyaringan ulang.

“Komisi Apartur Sipil Negara akan mengawasi semua tahapan pemilihan rektor,” tegas Nasir.

Untuk itu, Nasir juga akan melakukan pengawalan terhadap para calon rektor saat penyampaian visi-misi. Penyampaian visi-misi dan program kerja bakal calon nantinya akan dihadiri menteri atau perwakilan kementrian.

Dalam peraturan baru juga menyebutkan bahwa hak suara menteri dalam pemilihan rektor perguruan tinggi negeri masih tetap sebesar 35 persen suara. Penggunaan 35 persen hak suara menteri melalui pertimbangan tim penilai kinerja.

“Hak suara menteri tidak berubah masih 35 % suara dalam pemilihan rektor PTN,” papar Nasir.

Selain meluncurkan peraturan baru dalam pemilihan rektor PTN, dalam Rakernas Kemenrsitekdikti tersebut turut dibahas evaluasi kinerja profesor & lektor kepala dan aplikasi science dan technology index. Selain itu juga dilakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 dan 2017, rencana 2018, serta revisi renstra 2015-2019.

Rakernas Ristekdikti 2017diikuti rektor perguruan tinggi se-Indonesia, politeknik, akademi ilmu pengetahuan Indoensia, dewan riset nasional, dewan pendidikan tinggi, balitbang kementrian, serta lembaga terkait lainnya. (mar/dem)

Pendidikan