Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Harus Sekolah, DPRD DIJ Sosialisasikan Perda 10 Tahun 2013

A
Penulis: Administrator❯
PENDIDIKAN: Anggota Komisi D DPRD DIJ Syukron Arif Muttaqin saat sosialisasi Perda No 10/2013. (NANANG FEBRIYANTO/RADAR JOGJA)
PENDIDIKAN: Anggota Komisi D DPRD DIJ Syukron Arif Muttaqin saat sosialisasi Perda No 10/2013. (NANANG FEBRIYANTO/RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA - Implementasi dari UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan pemerintah wajib mengalokasikan dana pendidikan. Agar tujuan pendidikan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta mencerdaskan kehidupan bangsa dapat tercapai.

"Tujuan dari pendidikan adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik. Agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab," ujar Anggota Komisi D DPRD DIJ Syukron Arif Muttaqin, SE Jumat (17/7).

Hal itu diungkapkan Syukron saat Sosialisasi Peraturan Daerah DIJ Nomor 10 Tahun 2013 tentan Pedoman Pendaan Pendidikan. Acara diselenggarakan di Aula Kampus Universitas Mahakarya Asia Jogjakarta yang berada di Jongke, Sendangadi, Mlati.

Syukron menegaskan, UU Sisdiknas mengamanatkan sistem pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan. Serta tidak
diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai
keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

"Jadi tidak ada diskriminasi. Semua warga negara wajib mendapatkan pendidikan. Pendidikan menjadi tanggung jawab negara," tegas pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris FPKB DPRD DIJ ini.

Amanat ini, lanjut Syukron, juga sudah masuk dalam peraturan daerah nomor 10 tahun 2013. Pada pasal 5 menjelaskan, pemerintah wajib mengalolasikan dana untuk penyelenggaraan pendidikan.

"Pendanaan diperuntukkan untuk penyelenggara pendidikan dan peserta didik," terangnya.

Bahkan, untuk mendukung pelaksanaan operasional pendidikan, pemerintah juga memberikan keringanan bagi peserta didik tidak mampu. Dengan begitu mereka bisa mengikuti proses belajar mengajar.

"Bagi warga miskin dan kurang mampu bahkan tidak dikenakan biaya. Dan itu sudah menjadi kewajiban negara," tegasnya.

Pegiat pendidikan luar sekolah R.Agus Choliq, SE, MM memaparkan pihaknya  memberikan kesempatan bagi warga yang belum mendapatkan kesempatan pendidikan formal untuk mendapatkan pendidikan di lembaganya. Yakni melalu pusat kegiatan belajar masyarakat yang dibinanya.

"Lembaga kami membuka kesempatan bagi warga yang mau ikut program paket A hingga C," tuturnya.

Diakui, keberadaan PKBM ini sangat membantu masyarakat. Sebab, tidak semua warga masyarakat memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan formal. "Yang ikut di lembaga kita dari berbagai segmen. Bahkan banyak yang dari kalangan ibu-ibu," paparnya.

Sementara itu, Wakil Rektor Universitas Mahakarya Asia Jogjakarta Fransisca Diwati menambahkan, pihaknya juga memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk masuk ke lembaga miliknya.

Bahkan ada beberapa skema beasiswa yang bisa didapatkan oleh calon mahasiswa. "Kampus kami merupakan gabungan dari beberapa satuan pendidikan. Kami memiliki spesifikasi yang berbeda dengan kampus lainnya," tandasnya. (naf/ila)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Awal Januari 2027, DPRD DIY Boyongan ke Gedung Baru

Awal Januari 2027, DPRD DIY Boyongan ke Gedung Baru

Pengerjaan fisik pembangunan gedung DPRD DIY di Jalan Kenari, Umbulharjo, Jogja melampaui target dari perencanaan. Sampai dengan minggu ke-87 atau per Minggu 15 November 2026, realisasinya mencapai 96,93 persen.

Perbaikan Mandala Krida, DPRD DIY Anggarkan Rp 2,1 Miliar untuk DED: Itu Baru Asumsi...

Perbaikan Mandala Krida, DPRD DIY Anggarkan Rp 2,1 Miliar untuk DED: Itu Baru Asumsi...

DPRD DIY mengalokasikan asumsi anggaran Rp 2,1 miliar dalam APBD 2027 untuk penyusunan Detail Engineering Design (DED) perbaikan Stadion Mandala Krida. Sementara itu, kebutuhan anggaran pembangunan fisik stadion baru ..

Ketika Gibran Lengser, Eko Suwanto Ingat Filosofi Jawa Ngundhuh Wohing Pakarti, Apa Itu?

Ketika Gibran Lengser, Eko Suwanto Ingat Filosofi Jawa Ngundhuh Wohing Pakarti, Apa Itu?

Sehari menjelang rapat pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI tentang  Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan pada akhirnya putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu memilih mengundurkan diri, E

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer