Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Alumni Hubungan Internasional (HI) UMY ini menyebutkan, kondisi anomali tersebut terjadi akibat sistem lama yang berlaku pada pergaulan internasional sudah runtuh. Akan tetapi sistem baru yang seharusnya menggantikannya tidak kunjung tiba.
“Hasilnya seluruh konsep dan teori yang dikemukakan para akademis HI dahulu kini harus diuji ulang kembali keabsahannya dan kita juga ikut terekspos di dalamnya. Agar kita tidak gamang dalam lingkungan yang anomali ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya kita tidak hanyut di dalamnya,” jelas Lalu dalam Laporan Tahunan Rektor dan Pidato Milad ke-38 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kamis (28/3).
Lalu menambahkan, hal pertama yang harus dipahami adalah mengenai kepentingan nasional. Negara harus paham akan kepentingan yang dimiliki untuk tetap survive dalam situasi anomali. Jika negara tidak tahu apa kepentingan, tujuan dan misi, maka negara itu akan menunggu waktu menjadi sebuah negara yang gagal atau failed state.
“Bagian yang sulit adalah bagaimana menentukan apa yang menjadi kepentingan nasional kita. Karena untuk itu, mereka yang menjadi pengambil keputusan harus memahami betul denyut nadi dan degup jantung kehidupan bangsanya,” ujarnya.
Adanya daya tarik menarik antara kepentingan nasional dan kepentingan korporasi juga perlu disadari. Hal tersebut merupakan pola yang terjadi dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri di setiap negara. Dan faktanya, banyak negara yang menjadikan kepentingan korporasi sebagai faktor penentu. Oleh karena itu, negara harus mencari titik di mana dua kepentingan itu dapat terjembatani atau bahkan dapat berjalan selaras.
“Pola kebijakan luar negeri kita sudah ditetapkan jauh ketika negara kita pertama kali didirikan oleh Mohammad Hatta tepatnya. Ia menyampaikan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia seperti berlayar di dua karang, artinya sangat penting bagi kita untuk mencegah terjadinya monopolaritas. Kepentingan Indonesia adalah memastikan adanya balance of power, untuk mendorong adanya lebih dari satu kekuatan agar semuanya berimbang. Dalam konteks ini kita adalah ummatan washatho yang tidak menepi ke salah satu karang,” katanya.
Sebagai negara yang besar, lanjut Lalu, Indonesia memililki margin of error yang cukup luas. Namun demikian hal itu bukan menjadi alasan untuk mengambil keputusan yang serampangan.
Lalu menyampaikan, sebagai institusi, UMY telah mengalami kemajuan yang sangat besar dibandingkan di masa babat alasnya. Karenanya UMY harus terus menjaga dan meningkatkan akuntabilitasnya sebagai perguruan tinggi berprestasi.
“Dengan posisi UMY saat ini, akan ada banyak ekspektasi yang ditujukan dari banyak pihak. Kredibilitas ini merupakan poin penting yang harus dijaga, dan salah satunya melalui pengkhidmatan oleh setiap civitas akademika UMY. Terutama dalam pengahayatan UMY dalam menerapkan core value yang dimiliki,” ujarnya.
Hal itu juga disampaikan Dr H Agung Danarto M.Ag. Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini menyebutkan UMY harus menjadi pionir dalam menjadikan dakwah Islam sebagai pembangun bangsa. “Agama harus selalu berinteraksi dengan ilmu pengetahuan dan realitas masyarakat, dan dengan itu Islam akan mampu membawa negara kepada kebaikan. UMY harus dapat menjadi lokomotif yang membawa gerbong masyarakat untuk menuju baldatun thoyyibah,” tandasnya. (cr7/laz/fj)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

