Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menurut Dwikorita, komitmen UGM memerangi korupsi dila-kukan jangka pendek hingga panjang. Sebab, memerangi korupsi tidak bisa hanya dila-kukan dengan incidental, harus berkelanjutan. "Kami sudah sampaikan re-komendasi kepada Presiden, agar pemberantasan korupsi dilakukan secara berkelanjutan," tandas Dwikorita.Pakar hukum UGM Eddy OS Hiariej mengusulkan agar pemberantasan korupsi cukup dilakukan oleh KPK. Apabila polri dan kejaksaan masih diberikan kewenangan me-nangani korupsi, dikhawatir-kan menimbulkan ego sek-toral antarlembaga penegak hukum. "KPK lebih tepat. Bukan ber-sama polisi maupun kejaksaan sebagai trisula penanggulangan korupsi," kata Eddy.
Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar mengatakan, kiprah ikut memerangi ko-rupsi harus dilakukan secara aktif dan masif. Sebab, perang terhadap korupsi perlu dila-kukan secara tegas dan mem-butuhkan political will dari Presiden yang kuat. "Masalahnya adalah ada ma-fia peradilan, serta pemutar-balikkan fakta yang justru dila-kukan oleh oknum lembaga penegak hukum," tegas Zaenal. (mar/jko/ong)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

