MAGELANG – Pemerintah Kota Magelang melakukan rotasi besar-besaran terhadap pejabat struktural di lingkungannya. Sebanyak 75 pejabat dilantik dalam mutasi yang mencakup 12 pejabat pimpinan tinggi pratama, 27 pejabat administrator, dan 36 pejabat pengawas.
Rotasi kali ini menjadi sorotan karena juga menyentuh posisi strategis, yakni sekretaris daerah (Sekda) Kota Magelang. Jabatan sekda kini resmi kosong setelah pejabat sebelumnya, Hamzah Kholifi, digeser menjadi Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
Eks Sekda Kota Magelang Hamzah Kholifi menanggapi rotasinya dengan sikap legawa. Diaa menegaskan, mutasi adalah hal yang wajar dalam birokrasi dan dirinya tetap berkomitmen untuk mengabdi di tempat baru.
"Sebagai PNS, saya hanya melaksanakan amanah tugas. Semua harus disyukuri dan dijalani dengan sepenuh hati," tuturnya, Senin (27/10).
Dia menjabat sebagai sekda sejak 1 September 2023. Kini, Hamzah dipercaya sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Dia mengaku, jabatan baru tersebut merupakan hasil kesepakatan dan permintaannya sendiri kepada wali kota.
"Saya sudah lama menyampaikan ke pak wali bahwa saya ingin membantu dari sisi kemasyarakatan. Banyak PNS muda yang harus diberi kesempatan untuk berkarier. Ini bagian dari regenerasi," ungkapnya.
Hamzah juga menegaskan, rotasinya tidak terkait dengan faktor politik. "Saya tidak pernah minta jabatan. Semua saya jalani sebagai amanah. Jadi tidak ada kaitannya dengan politik," tegasnya.
Wali Kota Magelang Damar Prasetyono memastikan kekosongan jabatan sekda tidak akan dibiarkan lama. "Sekda nanti akan kita tunjuk pelaksana harian (PLH) terlebih dahulu. Setelah itu, kami usulkan penjabat (Pj) ke gubernur untuk proses selanjutnya," jelasnya.
Baca Juga: Sebanyak 1.300 Eks Pekerja Sritex Sudah Kembali Bekerja, Lapangan Kerja di Sukoharjo Perlahan Pulih
Dia menambahkan, proses pengajuan pj sekda akan segera dilakukan agar roda pemerintahan tetap berjalan efektif. "Tidak boleh ada kekosongan jabatan. Setelah ada pj, nanti kita lanjutkan proses lelang jabatan sesuai mekanisme," sambungnya.
Rotasi kali ini merupakan bagian dari penataan manajemen ASN berbasis merit yang dilakukan secara terencana dan sesuai regulasi. Sehingga promosi dan rotasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam pemerintahan.
"Semua sudah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) manajemen ASN. Kita pastikan birokrasi pemkot berjalan profesional, transparan, dan akuntabel," tegasnya. (aya/pra)
Editor : Heru Pratomo