Kedaulatan Pertanian Kunci Indonesia Makmur, Wamentan Minta Tata Niaga Dibenahi

RADAR JOGJA - Wakil Menteri Pertanian Muhammad Saleh Mustafa menegaskan kedaulatan pertanian menjadi fondasi utama untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Penguatan produksi pangan harus dibarengi pembenahan tata niaga agar hasilnya benar-benar dirasakan petani dan konsumen.

Hal itu disampaikan Saleh dalam Agri Food Forum di Jakarta, Senin (19/10). Menurutnya, swasembada tidak cukup hanya soal kemampuan memproduksi di dalam negeri, tetapi juga harus didukung tata kelola perdagangan yang sehat, harga wajar, dan keberpihakan pada petani.

"Untuk itu, penguatan produksi pangan nasional harus berjalan beriringan dengan pembenahan tata niaga agar manfaat pembangunan pertanian dapat dirasakan oleh petani maupun masyarakat sebagai konsumen," kata Saleh di Jakarta, Selasa (ANTARA).

Ia mengungkapkan, di dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran, Indonesia telah mencapai swasembada untuk 8 dari 12 kelompok komoditas pangan pokok. Capaian ini menjadi modal kuat memperkuat ketahanan pangan nasional.

Namun, masih ada pekerjaan rumah pada empat komoditas yang belum mandiri sepenuhnya.

“Delapan komoditas sudah swasembada. Tetapi tantangan kami sekarang adalah meningkatkan produksi empat komoditas lain yaitu kedelai, bawang putih, susu sapi, dan daging sapi,” ungkap Wamentan Saleh.

Saleh menyoroti, produksi yang melimpah tidak serta-merta membuat petani sejahtera jika tata niaganya belum sehat. Ketika harga di tingkat produsen tidak memberi keuntungan layak, maka kesejahteraan petani belum tercapai.

Ia menilai keberadaan perantara dalam rantai pasok pangan tidak bisa dipandang hitam-putih. Di satu sisi, tengkulak membantu petani terhubung ke pasar dan mengatasi persoalan distribusi. Namun di sisi lain, praktiknya harus sehat dan tidak merugikan produsen maupun konsumen.

Untuk itu, ia mendorong konsep tengkulak budiman, yakni perantara yang hadir sebagai solusi, bukan sebagai pihak yang mengambil keuntungan berlebihan hingga merugikan.

“Kita harus jadi tengkulak budiman, yang menyelesaikan masalah tanpa meninggalkan masalah,” tegasnya.