Harus Memilih Salah Satu, ASN dan Perangkat Desa Tak Bisa Dijalankan Bersamaan
KEBUMEN - Apratur Negeri Sipil atau ASN yang terpilih menjadi perangkat desa diwajibkan mengundurkan diri dari status kepegawaiannya. Ketentuan ini akan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) mengenai pengangkatan dan pemberhetian perangkat desa.
Saat ini, DPRD melalui Komisi B sedang menggodok Raperda Perubahan Atas Peratutan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dalam regulasi ini terdapat penegasan yang intinya ASN tidak diperkenankan rangkap jabatan jika terpilih menjadi perangkat desa.
Ketua Komisi B Saiful Anwar menjelaskan, ASN memiliki kedudukan dan tugas yang berbeda dengan perangkat desa. Artinya kedua jabatan tersebut tidak dapat dijalankan secara bersamaan.
Sehingga bagi ASN yang terpilih dan bersedia diangkat menjadi perangkat desa wajib mengundurkan diri sebagai ASN. "Ada poin yang perlu dicermati, barangkali ASN berminat untuk daftar sebagai perangkat desa," ucapnya, Kamis (8/10).
Saiful menerangkan, dalam regulasi mengatur eksplisit soal ASN yang tertatik menjadi perangkat desa. Dalam Pasal 4 diatur, bagi ASN yang akan diangkat menjadi perangkat desa wajib mengundurkan diri sebagai ASN.
Lalu, pegawai bersangkutan diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri. Di dalamnya juga mengatur hak kepegawaian diberikan sesuai dengan ketentuan berlaku.
"Ketentuan ini penting dipahami. Ada konsekuensi ketika ditetapkan sebagai perangkat desa," bebernya.
Lebih lanjut, dalam regulasi itu terdapat berbagai pasal yang mengatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Seperti aturan pemberhentian perangkat desa setelah genap menginjak usia 60 tahun. Kemudian, perangkat desa dapat diberhentikan jika terancam hukuman pidana penjara paling singkat lima tahun berdasarkan keputusan pengadilan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
