PURWOREJO - Pemkab Purworejo ikut turun tangan menyikapi sengkarut penentuan desil. Pemkab memastikan tidak tinggal diam melihat polemik terkait pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Salah satu langkah yang bakal ditempuh pemkab dengan mendorong pemutakhiran data secara faktual agar potret kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi riil di lapangan
Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi mengatakan, masyarakat kini menghadapi problematika mengenai penentuan desil. Persoalan ini muncul akibat data yang tercatat dalam sistem dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.
Atas hal tersebut pemkab segera berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk menyisir data yang dianggap anomali. "Dalam waktu dekat, kami akan mengumpulkan para operator desa untuk melakukan penyisiran data," ungkapnya saat memimpin rapat lintas sektor.
Dion menegaskan, hasil pemutakhiran data tersebut selanjutnya akan menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk mengajukan perbaikan data kepada BPS maupun Kementerian Sosial. Bagi dia, penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data tingkat kesejahteraan masyarakat perlu direspon positif.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
