Pemerintah Perluas Ruang Partisipasi Publik, Terima Aspirasi dari Mahasiswa secara Terbuka
RADAR JOGJA– Pemerintah terus memperluas ruang partisipasi publik dengan membuka dialog yang inklusif terhadap berbagai aspirasi masyarakat, termasuk yang disampaikan mahasiswa. Komitmen untuk menerima masukan, kritik, maupun dukungan secara terbuka dinilai mencerminkan upaya pemerintah dalam memperkuat praktik demokrasi sekaligus menjadikan partisipasi publik sebagai bagian penting dalam penyempurnaan berbagai kebijakan nasional.
Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI, Kurnia Ramadhana, membantah anggapan adanya pengkondisian pemerintah terhadap aksi yang mendukung program MBG. Menurutnya, pemerintah tidak membedakan aspirasi masyarakat, baik yang mendukung maupun yang mengkritik kebijakan.
"Terkait dengan dugaan ada pengkondisian dari pemerintah terhadap demo yang mendukung MBG, saya rasa itu tidak benar. Karena posisi pemerintah adalah menghargai setiap pendapat, suara masyarakat baik yang pro maupun yang kontra," ujar Kurnia.
Ia menambahkan bahwa pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan terhadap pelaksanaan MBG. "Pada intinya yang saat ini sedang pemerintah lakukan adalah berusaha berbenah diri dalam hal Program Makan Bergizi Gratis. Sembari itu juga perbaikan-perbaikan dilakukan oleh pimpinan BGN yang baru," katanya.
Upaya tersebut diwujudkan melalui penataan tata kelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak menerima insentif selama masa libur sekolah sebagai bagian dari standardisasi tata kelola dan efisiensi anggaran. Dengan 27.820 SPPG yang beroperasi, kebijakan tersebut diperkirakan menghemat anggaran hingga sekitar Rp3 triliun.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
