Terbitkan Peraturan Gubernur DIY, Satu Data Indonesia DIY Bermanfaat bagi Multisektor

RADAR JOGJA - Pemda DIY telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 23 Tahun 2023. Pergub itu mengatur tentang Satu Data Indonesia DIY. Kehadiran Satu Data Indonesia DIY itu dalam rangka mewujudkan data pembangunan daerah yang akurat, mutakir, lengkap dan akuntabel.
“Nantinya digunakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah baik oleh pemerintah daerah, instansi vertikal dan serta masyarakat,” terang Kabid Riset dan Inovasi Daerah Bapperida DIY Andreas Bayu Nugroho saat menjadi narasumber acara podcast bertema “Satu Data Indonesia di DIY”. Dia tampil bersama Ketua Komisi C DPRD DIY Nur Subiyantoro dan Dosen Fakultas Geografi UGM Ibnu Rosyadi.
Tujuan Satu Data Indonesia DIY itu antara lain menyediakan data pembangunan yang akurat, mutahir, terpadu, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Mudah diakses dan dibagipakaikan. Andreas menjelaskan, untuk menjembatani komunikasi pemerintah daerah dengan beragam pemangku kepentingan dan pihak luar dibentuk Forum Satu Data Indonesia DIY. Selain itu juga ada sekretariat Forum Data Indonesia DIY.
Masyarakat yang ingin mengakses Satu Data Indonesia DIY dapat membuka portal Jogja Dataku. Ada berbagai informasi data yang disajikan. Di antaranya, data statistik, data sektoral dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), maupun instansi vertikal di DIY. Ada pula data statistik indikator RPJMD, analisis kemiskinan dan stanting maupun data-data lainnya. “Kajian dari Bapperida maupun beberapa OPD juga ditampilkan,” lanjut Andreas.
Ibnu Rosyadi dalam kesempatan itu regulasi tentang Satu Data Indonesia DIY memuat konsep pengelolaan data yang akurat dan mutakhir. Ini sebagai evaluasi atas pengelolaan data yang selama ini dilakukan di banyak OPD. Dia mencontohkan data penggunaan lahan. Sebelumnya data yang berhubungan dengan soal itu tersebar di beberapa OPD. “Bapperida punya data dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dipertaru) juga punya. Begitu instansi vertikal,” bebernya.
Kondisi itu, menurut Ibnu kurang baik. Selain muatan yang disajikan sering tak konsisten juga dari sisi biaya menjadi boros. Satu Data Indonesia DIY menghindari silau data. Alias satu data hanya dimiliki satu OPD.
“Tidak mau dibagi ke instansi lain atau masyarakat,” lanjutnya.
Kemudian ada pula kejadian di masa lalu data ikut dibawa pegawai. Saat pindah, data tersebut juga ikut berpindah mengikuti pegawai itu. “Satu data itu harus bisa dipakai berbagai pengguna. Bisa dipakai bersama. Misalnya data geospasial,” ujar Ibnu.
Ketua Komisi C DPRD DIY Nur Subiyantoro mengakui Satu Data Indonesia DIY dibutuhkan. Dia menilai penting kegunananya. “Untuk pengambilan kebijakan,” tandas Nur. Namun demikian, dalam impementasinya belum optimal. Regulasinya perlu diperkuat. Tak cukup berupa pergub. Tapi ditingkatkan menjadi peraturan daerah (perda). Itu dibutuhkan karena masih dijumpai tumpang tindih data. Misalnya berhubungan dengan data kemiskinan. Spesifikasi data harus ditentukan. Alasannya, antara data kependudukan dan statistik sering berbeda.
Contoh mutahir, mantan wakil ketua DPRD Kabupaten Bantul itu merujuk rumah tidak layak huni (RTLH). Datanya ada sebanyak lima ribu. Namun belakangan dalam pergub dibatasi hanya berada di lima kecamatan miskin. “Satu Data Indonesia DIY harus bermanfaat bagi multisektor. Ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Kalau perlu bukan satu data. Kita butuh big data,” tegas wakil rakyat yang tinggal di Pleret, Bantul ini. (kus)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




