Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Cukup Diatur dengan Perbup, DPRD Kebumen Coret Dua Raperda Terkait Satu Data dan SOTK

M
Penulis: Muhammad Hafied❯
Sekretaris DPRD Kebumen Munadi
Sekretaris DPRD Kebumen Munadi

 


Advertisement

 

 

 

Advertisement

KEBUMEN - DPRD Kebumen mencoret dua bakal rancangan peraturan daerah (Raperda) pada program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) 2025. Kedua raperda tersebut terkait satu data kabupaten dan pembentukan dan susunan perangkat daerah atau SOTK.

Perubahan Propem Perda itu diputuskan melalui rapat paripurna DPRD Kebumen, Rabu (6/11). Legislatif menarik dua draft raperda tersebut sebagaimana termuat dalam surat keputusan DPRD Kebumen Nomor 170/14 Tahun 2025.

Sekretaris DPRD Kebumen Munadi menyatakan, dihapusnya raperda satu data dan SOTK karena berbagai pertimbangan. Termasuk merujuk hasil harmonisasi yang telah dilakukan ke kementerian atau lembaga terkait.

Advertisement

“Eksekutif dari bagian hukum pemkab dan legislatif sudah satu persepsi. Dua raperda tidak dapat ditindaklanjuti,” jelas Munadi.

Munadi menjelaskan, alasan mendasar pencabutan raperda satu data karena cukup diatur melalui peraturan bupati alias perbup. Seperti halnya peraturan gubernur di tingkat pemerintah provinsi.

“Yang soal satu data kabupaten itu tidak pakai perda. Amanahnya begitu. Fix sudah,” ungkapnya.

Sedangkan terkait raperda SOTK dinilai tidak selaras dengan amanah regulasi di atasnya. Dia menyebut, jika raperda SOTK tetap dipaksakan, maka akan menimbulkan konsekuensi penyertaan anggaran tidak sedikit.

Kondisi ini kemudian dianggap melenceng dari cita-cita pemerintah pusat mengenai efisiensi anggaran yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

“Seingat saya yang mau dipecah disperkimhub sama BPKPD. Kalau raperda ini jadi harus buat kantor, pengadaan segala macam. Anggaran otomatis besar,” ucapnya.

Dari dua raperda yang dicabut, DPRD kemudian melakukan tambal sulam. Dua raperda tersebut diganti dengan raperda tentang Perseroda Lukulo Farma dan Perseroda Aneka Usaha Kebumen Jaya. Kedua raperda ini merupakan usulan eksekutif atau dari Bupati Kebumen.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kebumen Fitria Handini menyampaikan, perubahan Propemperda telah diatur secara eksplisit melalui undang-undang dan regulasi turunan.

Termasuk dijabarkan dalam peraturan tata tertib DPRD Kebumen. Ia mendorong nantinya panitia khusus (pansus) yang ditunjuk dapat membahas draft raperda secara komperehensif.

“Dari perubahan Propem Perda, kami sudah punya instrumen mendukung tugas pembangunan. Kami harap bisa memenuhi kebutuhan hukum masyarakat,” terang Handini. (fid/pra)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Ditambah Bagian Ekraf, Disparbud Kebumen Berubah Nama Jadi Disparekrafbud

Ditambah Bagian Ekraf, Disparbud Kebumen Berubah Nama Jadi Disparekrafbud

Ditambah Bagian Ekraf, Disparbud Kebumen Berubah Nama Jadi Disparekrafbud

118 Desa di Kebumen Rawan Banjir, Bupati Minta Kesiapsiagaan Diperkuat

118 Desa di Kebumen Rawan Banjir, Bupati Minta Kesiapsiagaan Diperkuat

Sebanyak 118 desa yang tersebar di 17 kecamatan di Kebumen masuk kategori rawan bencana banjir. Atas kondisi ini pemerintah desa dan kecamatan diminta untuk selalu siaga menghadapi potensi risiko bencana seiring musim..

Proyek Akhir Tahun, DPRD Kebumen Ingatkan Kebut Proyek tanpa Korbankan Kualitas

Proyek Akhir Tahun, DPRD Kebumen Ingatkan Kebut Proyek tanpa Korbankan Kualitas

Ketua DPRD Kebumen Saman didampingi anggota Komisi D meninjau pekerjaan proyek pembangunan Jalan Adikarso-Sangubanyu. (M Hafied/Radar Jogja)Proyek Akhir Tahun, DPRD Kebumen Ingatkan Kebut Proyek tanpa Korbankan Kualitas

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer