Semua Pelayanan Gratis, Dinsos Canangkan Pembangunn Zona Integritas

RADAR JOGJA - Dinas Sosial DIJ melakukan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK), kemarin (28/8). Pencanangan ini perlu dilakukan, karena di dalam pelayanan kepada masyarakat seluruhnya tidak ada pungutan biaya.
Kepala Dinas Sosial DIJ Endang Patmintarsih mengatakan, Dinsos selama ini dalam melayani masyarakat tak ada pungutan biaya apapun. Ini sesuai dengan komitmen awal intansi bahwa melayani masyarakat yang membutuhkan dengan sepenuh hati. "Semua kita layani ke masyarakat secara gratis. Ini yang harus kita canangkan sebetulnya dalam kita sudah melakukan itu," katanya usai apel pagi di Halaman Kantor Dinas Sosial DIY kemarin (28/8).
Endang menjelaskan semua pelayanan Dinsos dalam membantu masyarakat baik untuk rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, kebencanaan dan penguatan nilai-nilai kesetiakawanan tidak ada pungutan biaya apapun. Semua dilakukan sesuai prosedur yang ada. "Tidak ada hal-hal yang kita prioritaskan, kita dahulukan tapi semua adalah menjadi prioritas," ujarnya.
Menurutnya, sebagai intansi yang fokus dalam hal kesejahteraan sosial memiliki kewenangan melayani kepada masyarakat yang membutuhkan. Adapun, pelayanan kesejahteraan sosial itu ada 24 jenis dari anak terlantar, bayi terlantar, penyandang disabilitas terlantar, lansia terlantar, orang dengan kedisabilitasannya, anak yang berhadapan dengan hukum, wanita rawan sosial ekonomi, kemiskinan dan masih banyak lainnya. Pada prinsipnya mulai dari bayi, lansia, hingga jenazah terlantar. Instansi ini juga ada pelayanan adopsi. "Jadi tidak ada yang sudah tidak membutuhkan tapi masih dibutuh-butuhkan. Memang masyarakat yang kita layani adalah masyarakat yang membutuhkan," jelasnya.
Meski demikian, masyarakat yang dilayani prioritasnya adalah berbasis data. Ini agar bantuan yang diberikan ke masyarakat bisa tepat sasaran, efisien dan efektif. "Jangan sampai data itu menjadi pelayanan yang salah sasaran. Jadi harus efisien efektif dan tepat sasaran," terangnya.
Dinsos DIJ dalam melaksanakan pelayanan tidak sendiri namun selalu bekerjasama dengan tokoh masyarakar dari tingkat bawah, tingkat desa, RT/RW, dusun, kecamatan, Dinsos Kabupaten/Kota, Dukcapil Kabupaten/Kota lintas stakeholder baik provinsi maupun di kabupaten/kota.
"Kemudian yang dari pusat ada Kumham, Polda, Polres, Polsek kita bersama-sama bahkan dengan Kemensos, Kemenkominfo. Kita bersama-sama berkolaborasi, karena masalah sosial adalah masalah yamg kompleks," tambahnya. Dengan begitu diharapkan, ke depan pelayanan kesejahteraan sosial akan semakin maksimal, tepat sasaran, efektif, efisien. (sce/wia/ila)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!



