Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kemendagri Minta Pemerintah Daerah Percepat Penegasan Batas Desa

A
Penulis: Administrator❯
ASISTENSI BATAS DESA: Rapat Asistensi Teknis Percepatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang diselenggarakan Ditjen Bina Pemdes Kemendagri di Jogjakarta. (KEMENDAGRI FOR RADAR JOGJA)
ASISTENSI BATAS DESA: Rapat Asistensi Teknis Percepatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang diselenggarakan Ditjen Bina Pemdes Kemendagri di Jogjakarta. (KEMENDAGRI FOR RADAR JOGJA)
RADAR JOGJA - Penetapan dan penegasan batas desa harus dipercepa. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo.

Dia meminta tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBDes) Provinsi, maupun tim PPBDes Kabupaten/Kota untuk mempercepat penetapan dan penegasan batas desa. Menurut Yusharto, hingga tahun 2021 dari 74.962 desa hanya dua persen yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

"Dapat saya sampaikan bahwa sesuai Pasal 21 ayat 2 Permendagri 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, laporan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa yang dilaporkan oleh Tim PPBDes Provinsi hingga Oktober 2021 yang melaporkan sebanyak 1.060 Desa yang lengkap Peraturan Bupati/Wali Kota. Sedangkan shape file batas administrasi desa dari 29 Kabupaten 14 Provinsi," kata Yusharto saat membuka 'Rapat Asistensi Teknis Percepatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa' yang diselenggarakan Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, di Jogakarta, Rabu (6/4).

Sebagaimana yang diketahui, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 mengamanatkan target waktu dan lokasi penyelesaian peta batas desa mulai tahun 2021 hingga 2023. Adapun Perpres tersebut memuat target penyelesaian peta batas desa di seluruh Indonesia yang harus diselesaikan dari tahun 2021 sejumlah 10 Provinsi, 12 provinsi di tahun 2022, dan 11 Provinsi di tahun 2023.

"Oleh karena itu, melalui kegiatan ini mari tingkatkan komitmen untuk bersama-sama bersinergi dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan amanat peraturan presiden tersebut. Penetapan dan penegasan batas desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis," tutur Yusharto.

Dengan dilaksanakannya kegiatan asistensi teknis ini diharapkan adanya pemecahan permasalahan maupun kendala yang dihadapi oleh Tim PPBDes tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penegasan batas desa di wilayahnya.  Hal ini penting, lanjutnya, agar dapat mempercepat penyelesaian penegasan batas desa di Indonesia.

Dalam hal proses percepatan penyelesaian batas desa di tahun 2022. Yusharto menginginkan Tim PPBDes provinsi untuk dapat melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan diwilayahnya dengan maksimal dan melaporkan kepada Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemdes terkait progres pelaksanaan PPBDes diwilayahnya.

"Hal yang menjadi ujung tombak penyelesaian PPBDes ada pada tim penetapan dan penegasan batas desa kabupaten yang secara teknis mengawal pelaksanaan," kata Yusharto.

Sementara itu, DIJ merupakan salah satu lokasi penyelesaian batas desa pada target 2021. Hingga saat ini dalam hal penyelesaian peta batas desa DIJ yang telah dilaporkan ke Kemendagri baru sebanyak 80 desa dari jumlah total 392 Desa di DIJ. (obi/ila)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemkab Kulon Progo Pastikan Pembentukan Satgas MBG Bukan Jaminan Peroleh Insentif Kemendagri

Pemkab Kulon Progo Pastikan Pembentukan Satgas MBG Bukan Jaminan Peroleh Insentif Kemendagri

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo menegaskan bahwa pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak serta-merta menjadi jaminan bagi daerah untuk mengamankan insentif fiskal dari Kementerian..

Wamendagri Desak Pemprov dan DPRP Papua Pegunungan Segera Lantik 11 Anggota Jalur Otsus

Wamendagri Desak Pemprov dan DPRP Papua Pegunungan Segera Lantik 11 Anggota Jalur Otsus

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Pegunungan untuk segera melantik 11 anggota DPRP dari jalur pengangkatan...

SK Mendagri Terbit, Pemprov Papua Pegunungan Diminta Cepat Lantik DPRP Otsus

SK Mendagri Terbit, Pemprov Papua Pegunungan Diminta Cepat Lantik DPRP Otsus

Wamendagri Ribka Haluk mendesak Pemprov Papua Pegunungan segera melantik 11 anggota DPRP jalur Otsus karena SK Mendagri telah terbit. Kehadiran perwakilan OAP ini krusial untuk memperkuat fungsi legislasi daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer