RADAR JOGJA – Sikap tegas Pemprov DIJ membebastugaskan kepala sekolah (kepsek) dan 3 guru di SMAN 1 Banguntapan mendapatkan dukungan Komisi A DPRD DIJ. Sanksi pembebasan sementara dari tugas dan jabatannya kepada kepsek dan tiga guru yang memaksakan aturan penggunaan jilbab untuk siswi telah diputuskan Gubernur DIJ Hamengku Buwono X.

Ketua Komisi A DPRD DIJ dari Fraksi PDI Perjuangan Eko Suwanto mengatakan, pelanggaran konstitusi yang dilakukan guru dan kepala sekolah SMAN 1 Banguntapan perlu sanksi tegas. “Kami mendukung Sikap tegas Pak Gubernur DIJ Sultan HB X menonaktifkan kepsek dan oknum Guru SMAN 1 Banguntapan. Kami berharap ke depan ASN termasuk guru memahami betul konstitusi NKRI, makna kebhinnekaan dan keragaman di Indonesia. Meskipun telah ada pembebastugasan sementara, kami ajak masyarakat mengawal penyelesaikan masalah ini,” katanya.

Dia mengungkapkan, dukungan juga diberikan untuk pembinaan secara berkelanjutan kepada seluruh guru di DIJ. Salah satunya dengan memberikan penguatan kepada kepala sekolah, guru dan menekan intoleransi di sekolah. “Komisi A DPRD DIJ merekomendasikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan  Olahraga DIJ perlu bekerja sama dengan Badiklat DIJ untuk dilakukan  pelatihan Pendidikan Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Keistimewaan DIJ,” ungkap Eko.

Dia berharap, peristiwa ini semoga jadi yang terakhir di DIJ. “Momentum ini harus mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh sistem pendidikan DIJ. Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan penting dilaksanakan ke depan secara serius termasuk dilingkungan sekolah,” kata Eko Suwanto.

Langkah Penyelesaian dugaan pemaksaan Penggunaan Kerudung pada siswi  SMA Negeri 1 Banguntapan dalam rangka mengurangi kegaduhan di  masyarakat dan informasi yang tidak mendasar telah diputuskan oleh Pemda DIJ.  Gubernur Hamengku Buwono X menyebutkan setelah dilakukan kajian mendalam, keputusan sanksi kepada kepala sekolah dan guru telah diberikan.

Kebijakan pemda DIJ, Kamis 4 Agustus 2022 sesuai dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun  2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di

Lingkungan Satuan Pendidikan maka dilakukan Pembebasan Sementara dari  Tugas dan jabatannya kepada Kepala Sekolah dan 3 guru yang diduga terlibat  dalam pemaksaan penggunaan kerudung. (kus/ila)

Pemerintahan