RADAR JOGJA – Pemkot Jogja diminta meningkatkan koordinasi antarinstansi. Khususnya menyangkut pengerjaan kegiatan fisik. Ketua Komisi C DPRD Kota Jogja Ririk Banowati Permanasari menilai ada banyak hal yang perlu diperhatikan.

Di antaranya, penyelarasan rencana anggaran dan rencana kerja antar-organisasi perangkat daerah (OPD). “Saya menilai koordinasinya masih lemah,” tutur Ririk ditemui di ruang kerjanya gedung DPRD Kota Kamis (26/8).

Contoh nyata lemahnya koordinasi itu, Ririk menunjuk proyek pembangunan saluran pipa oleh Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Tirta Marta Kota Jogja. Pengerjaan fisik sekarang tengah berjalan di sejumlah ruas Jalan Kusumanegara.

Ketua Komisi C DPRD Kota Ririk Banowati. (KUSNO S

Mestinya sebagai pelaksana kegiatan, PDAM Tirta Marta perlu berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPKP) Kota Jogja. Koordinasi itu terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan. Sebab, pada Tahun Anggaran (TA) 2019 Dinas PUPKP Kota Jogja baru saja melakukan pengaspalan Jalan Kusumanegara.

Hanya berselang kurang dari dua tahun, aspal Jalan Kusumanegara harus dibongkar. Gara-garanya, PDAM Tirta Marta membangun saluran pipa di kawasan tersebut. Beberapa ruas jalan terlihat digali. Aspal yang semula mulus kini berlobang. Cara-cara semacam itu di mata Ririk tidak tepat. “Pemborosan anggaran,” bebernya.

Wakil Ketua DPRD Kota Jogja, periode 20014-2019 ini menasihati mestinya antara Dinas PUPKP Kota Jogja dan PDAM Tirta Marta duduk satu meja. Saling berkoordinasi. Jika kegiatan fisik di antara kedua instansinya ada irisan, dapat dikerjakan bersama-sama. Kedua instansi bisa mempertimbangkan waktu yang tepat. “Dengan begitu pemborosan anggaran dapat dihindari,” sarannya.

Ririk yang maju melalui Dapil 4 Kota Jogja meliputi Kecamatan Gondokusuman dan Danurejan mendorong Dinas PUPKP Kota Jogja mengawasi secara ketat proyek milik PDAM Tirta Marta. Pengawasan itu diperlukan agar berjalan tepat tidak sesuai rencana.

Di samping itu tidak menganggu aktivitas masyarakat. Jalan aspal yang telah dibongkar harus dikembalikan sesuai standar. “Jangan asal. Jangan sampai permukaan jalan menjadi gronjal. Tidak rata. Harus kembali seperti semula saat dibangun dinas PUPKP,” pintanya.

Beberapa pembangunan fasilitas publik tengah berlangsung di Kota Jogja. Antara lain pembangunan Stadion Karang Kotagede, pedestrian Jalan KH. Ahmad Dahlan, kawasan Kota Baru, dan Jalan Perwakilan. Pembangunan lapangan Karang menjadi stadion bersumber dari APBD Kota Jogja TA 2021.

Sedangkan pembangunan pedestrian Jalan KH. Ahmad Dahlan, kawasan Kota Baru, dan Jalan Perwakilan bersumber dari Dana Keistimewaan (Danais) Pemprov DIY TA 2021. Semua kegiatan fisik tersebut ditargetkan rampung pertengahan Desember mendatang. “Meski waktunya mepet, harus selesai tepat waktu. Tidak boleh ada penurunan kualitas bangunan,” tandasnya.

Kembali soal koordinasi antarinstansi, Ririk meyakini bakal mampu menghemat anggaran belanja. Tidak terjadi tumpang tindih dan pemborosan.

Dia mewanti-wanti saat ini Pemkot Jogja sedang berkonsentrasi menangani pandemi Covid-19. Bila anggaran bisa dihemat, dananya dapat dimanfaatkan guna membantu percepatan penanganan pandemi maupun pemulihan ekonomi.
Dia mengapresiasi kinerja sejumlah OPD. Di tengah anggaran yang terbatas mampu menjalankan kegiatan sesuai perencanaan. “Itu menjadi nilai lebih,” ujarnya. (kus/ila)

Pemerintahan