RADAR JOGJA- Percepatan vaksinasi di Jogjakarta menjadi kesepakatan dan tujuan bersama yang  sangat difahami urgensinya. Akhir oktober Jogjakarta targetkan bersama vaksinasi selesai dilakukan sesuai target, sekitar 2.8 juta penduduk DIJ.

Wakil Ketua DPRD DIJ, Huda Tri Yudiana menuturkan saat ini vaksinasi harian rata rata 34.000 orang per hari yang dilakukan secara gotong royong oleh berbagai pihak. Pemerintah daerah, TNI POLRI, pengusaha, relawan, LSM, dan berbagai fihak lain.

Vaksinasi massal diselenggarakan di berbagai tempat, tapi rata rata di di area perkotaan yang mudah akses dan pembiayaan nya.

Masalah utama dari vaksinasi ini adalah kurangnya anggaran operasional, sehingga perlu menggandeng pengusaha atau sponsor yang bisa membiayai penyelenggaraan.

Terutama vaksinasi yabg diselengarakan oleh TNI POLRI, biaya operasional belum disediakan oleh pemerintah pusat, sehingga rekan rekan TNI POLRI full gotong royong.

“Kami sangat mengapresiasi dedikasi dan gotong royong rekan rekan TNI POLRI, tetapi jumlah yang sangat banyak tentunya cukup memberatkan, apalagi dengan target waktu yang singkat,”kata Huda Tri Yudiana Kamis (26/8).

Huda menambahkan pemprov  DIJ maupun kabupaten kota sangat perlu menganggarkan operasional vaksinasi dalam perubahan anggaran ini secepatnya dan secukupnya.

Secara teknis bisa dalam BTT atau mata anggaran lain yang luwes. Kami sangat mengapresiasi dan menghargai dedikasi dan gotong royong berbagai pihak seperti yang sudah berlangsung saat ini, tetapi percepatan dan pemerataan butuh dukungan anggaran yang cukup.

Besaran anggaran penyelenggaraan vaksinasi massal per orang perlu 35 ribu untuk sekali suntik sehingga perlu 70 ribu untuk vaksin pertama dan kedua. Jika diselenggarakan melalui fasilitas kesehatan atau sentra vaksin bisa diefisiensi menjadi 15 ribu untuk sekali suntik atau 30 ribu untuk dua kali vaksin.

Angka ini perlu segera dihitung total kebutuhan anggarannya. Gabungan metode sentra vaksin maupun vaksinasi massal. Penganggaran ini mesti dikoordinasikan dengan kabupaten kota, TNI POLRI maupun Pemprov DIJ.

“DPRD DIJ akan berusaha memfasilitasi pertemuan koordinasi tersebut secepatnya sebagai komitmen dukungan percepatan vaksinasi. Selain itu kami juga mentargetkan perubahan APBD 2021 bisa diselesaikan secepatnya.

Dalam jadwal badan musyawarah kami targetkan pertengahan september ini selesai agar anggaran bisa segera digunakan untuk percepatan vaksinasi,”ujar Wakil Ketua DPRD DIJ, Huda Tri Yudiana. (sky)

Pemerintahan