RADAR JOGJA – Ketua DPRD DIJ Nuryadi mengingatkan Pemprov DIJ untuk bisa bergerak lebih cepat. Terutama dalam penanganan Covid-19 di DIJ ini. Apalagi serapan anggaran penanganan Covid-19 masih di bawah 50 persen.

“Dari data yang muncul per 7 Agustus 2021 ada penambahan kasus terkonfirmasi Covid-19  di DIJ sebanyak 1.378 kasus, sehingga total kasus terkonfirmasi menjadi  128.487 kasus. Artinya  jumlah kasus yang ada masih masuk dalam hitungan tinggi , bahkan kita masih berada dalam level 4 , dalam standar penanganan covid secara nasional,” kata Nuryadi Minggu (8/8).

Masyarakat, kata dia, masih menunggu kebijakan strategis pemprov terkait penanganan sektor ekonomi masyarakat. Nuryadi berharap sumber keuangan daerah harus dimaksimalkan. Walaupun penggunaannya harus merujuk kepada peraturan dan perundang-undangan. “Tetapi dalam situasi saat ini Sense of Crisis harus menjadi bagian dalam pemikiran  birokrasi , sehingga kebijakan strategis yang diambil tidak meninggalkan kesan lambat, bahkan terlambat,” ujarnya.

Menurut dia, DPRD DIJ dalam kapasitasnya melakukan berbagai hal yang bisa dilakukan di antaranya ialah melakukan kompromi politik anggaran mampu mendukung upaya pelayanan yang harus dilakukan oleh pihak eksekutif , refokusing anggaran yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan kegiatan juga dilakukan oleh pihak eksekutif sebagai bagian kompromi politiknya. “Selain itu sektor ekonomi yang menjadi hajat hidup warga DIJ juga harus dikompromikan melalui berbagai kebijakan  yang diambil  dalam berbagai bentuk bantuan bagi warga terdampak,” ungkapnya.

Kompromi politik dan ekonomi, lanjut politisi PDIP itu, harus diikuti oleh kebijakan strategis , maka jika tidak hal tersebut hanya  akan menjadi sebatas wacana  diatas kertas belaka yang tidak menyelesaikan masalah, bahkan akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “Karena hanya mampu berkata kata tanpa melakukan tindakan nyata guna menyelesaikan masalah yang ada,” pesannya.

Kebijakan strategis yang diambil pemerintah daerah diakui memang harus dilakukan percepatan. Di antaranya masih  kecilnya serapan anggaran di bawah 50 persen, mengindikasikan belum maksimalnya kebijakan strategis yang  dilakukan. Nuryadi juga berharap komunikasi pusat dan daerah juga tampaknya harus digenjot legi , kekurangan vaksin harus disikapi dengan  komunikasi intensif antara pusat dan daerah. “Kami akan melihat upaya strategis pemerintah daerah dalam menghadapi  persoalan vaksin ini,” papar Nuryadi. (pra)

Pemerintahan