RADAR JOGJA –  Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (PRSW) Jogjakarta mengikuti program pembangunan Zona Integritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Program tersebut dilaksanakan pada Juli 2021 dan merupakan kelanjutan dari program yang diikuti Balai PRSW tahun lalu.

Keiikutsertaan dalam program pembangunan Zona Integritas itu menunjukkan Balai PRSW Yogyakarta benar-benar serius dan memiliki komitmen menciptakan wilayah kerja yang bersih dari korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial DIJ , Senin (26/7).

Menurut Budhi komitmen pembangunan Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah/lembaga yang pimpinan dan jajarannya punya komitmen mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi.

“Khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” jelasnya.

Pelaksanaan Zona Integritas menjadi keharusan yang pelaksanaannya dilakukan sebagaimana tahapan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN/RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

“Komitmen pembangunan Zona Integritas di Balai PRSW ditandai penandatanganan piagam pernyataan komitmen bersama oleh masing-masing pegawai,” terang birokrat yang tinggal di Kotagede, Jogjakarta itu.

Selanjutnya kegiatan ini diikuti seluruh pegawai Balai PRSW baik pejabat struktural, maupun fungsional. Kegiatan ini dilanjutkan dengan kegiatan lainnya seperti sosialisasi terhadap pemangku kepentingan di Balai PRSW.
Sekadar berbagai informasi, Balai PRSW Jogjakarta merupakan salah unit pelaksana teknis (UPT) di bawah Dinas Sosial DIJ. Balai ini memiliki tugas pelaksana teknis dalam perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial wanita rawan sosial ekonomi. Kemudian wanita tuna susila, wanita korban tindak kekerasan, wanita pekerja migran bermasalah sosial dan wanita korban perdagangan orang.

“Untuk meningkatkan persentase warga binaan yang memiliki kapasitas untuk mandiri dan berfungsi sosial,” lanjut Budhi.

Dengan kepesertaan Balai PRSW dalam pembangunan Zona Integritas 2021 diharapkan pelayanan publik dapat berjalan semakin baik. Balai PRSW memiliki birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi. Birokrasi yang efektif, efisien serta mempunyai pelayanan publik yang berkualitas.
“Hal ini hanya akan terwujud dengan adanya kerja sama dan komitmen yang kuat dari setiap pegawai di Balai PRSW,” tegasnya. (kus/ila)

Pemerintahan