RADAR JOGJA- Ketua Komisi A DPRD DIJ, Eko Suwanto menyatakan Komisi A DPRD DIJ merekomendasikan alokasi APBD Danais difokuskan untuk menanggulangi penanganan dampak COVID-19 termasuk dukungan guna seluruh operasi pencegahan penyakit menular baru ini.

Setelah analisa laporan dari semua pihak, Komisi A DPRD DIJ merekomendasikan APBD dan Danais fokus saja guna penanganan dampak COVID-19, dukungan sarana prasarana serta bantuan bagi rakyat dengan di selaraskan alokasi dana dari pemerintah  pusat.

Ada enam poin catatan, saran rekomendasi Komisi A yaitu Pemprov DIJ harus bekerja lebih keras lagi dalam edukasi kepada masyarakat  dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat serta kearifan lokal, mendukung Pemprov DIJ bekerjasama dengan Polri, kejaksaan, TNI, Kehakiman dengan melakukan pendekatan dan penegakan hukum.

Mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi teladan, pelopor dalam penegakan protokol Kesehatan.  Merekomendasikan Pemprov menyusun Data masyarakat yang terdampak secara ekonomi, sosial, kesehatan untuk mendapatkan bantuan sosial diselaraskan dengan bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemda Kab/kota dan Pemerintah Desa.

Merekomendasikan Pemprov DIJ untuk meningkatkan Sarpras, kualitas serta SDM untuk  mendukung pelayanan kesehatan. Baik petugas yang melayani di Rumah Sakit, Puskesmas Shelter maupun pendampingan isolasi mandiri di Puskesmas.

“Guna mengurangi dampak psikologis merekomendasikan Pemprov DIJ untuk membuat krisis center dan trauma healing dan poin keenam merekomendasikan pengalokasian APBD dan Danais untuk mendukung seluruh operasi pencegahan dan penanganan dalam rangka penanggulangan Covid-19,” katanya Kamis (8/7)

Kepala Pelaksana BPBD DIJ Biwara melaporkan selama 4 hari pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKKM) Darurat, 3-20 Juli 2021, tingkat mobilitas masyarakat di Jogjakarta relatif cukup tinggi.

“Targetnya bisa kurangi mobilitas hingga 50 persen.Pengurangan mobilitas merupakan kunci menurunkan angka terkonfirmasi positif Covid-19. Salah satunya dengan penyekatan jalan-jalan utama provinsi,”ujarnya.

Pengurangan mobilitas merupakan kunci menurunkan angka terkonfirmasi positif Covid-19. Pemprov  DIJ berupaya keras mencapai target tersebut, salah satunya melalui penyekatan jalan-jalan utama provinsi ini.

“Dalam rapat dengan menteri, selama empat hari DIJ dinilai mobilitas turun 15,5 persen. Itu data pantauan dari google, sistem yang tidak bisa kita tolak. Kita ditargetkan tiga hari ke 30-50 persen,” jelasnya.

Biwara menambahkan, pemprov DIJ  ke depan lebih tegas melarang operasional berbagai tempat yang pada kondisi biasa full mobilitas, seperti pusat perbelanjaan, obyek wisata maupun pusat kuliner yang menarik orang keluar rumah.

Pembatasan akses ke kawasan Kota Jogja  melalui peningkatan volume operasi melibatkan personel TNI, Polri dan Satpol PP.

”Selain itu, juga memetakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Work from Home hingga 25 persen, 75 persen dan 100 persen,” katanya. (sky)

Pemerintahan