RADAR JOGJA- DPRD DIJ meminta kebijakan pemakaian seragam untuk sekolah-sekolah negeri dan swasta dilonggarkan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Pasalnya dunia pendidikan di DIJ sudah jelas sangat terdampak.

“Kebijakan sekolah daring yang terpaksa diambil pemerintah tentu menimbulkan dampak sangat besar bagi siswa dan sekolah-sekolah,” kata ¬†Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana, Minggu (20/6).

Huda menjelaskan banyak sekali sekolah yang menurutnya kesulitan keuangan, bahkan untuk sekadar menggaji guru saja sulit. Terutama sekolah swasta yang mengandalkan pemasukan dari SPP siswa.

Berbagai laporan disampaikan oleh pengelola sekolah tentang problem yang mereka hadapi. Diantaranya kurang efektifnya pembelajaran daring, tunggakan SPP yang sangat besar, kesulitan operasional sekolah, dan banyak lagi. Untuk sekolah negeri masih tertolong dengan gaji dan operasional sekolah yang ditanggung pemerintah, tetapi sekolah swasta kebanyakan dalam kondisi sulit.

“Orang tua siswa juga banyak menyampaikan perkembangan putera puteri mereka yang kurang terkontrol dengan kondisi sekolah daring. Biasanya setiap tahun sekolah adakan kebijakan seragam baru apalagi untuk siswa baru. Kami mengusulkan dinas pendidikan untuk memperlonggar kebijakan ini,” jelasnya.

Huda menambahkan, saat ini siswa masih sekolah daring sehingga seragam belum tentu efektif dipakai dalam pembelajaran. Hal ini juga untuk meringankan orang tua siswa agar tidak perlu alokasi dana besar untuk seragam sekolah.

Harapannya dana yang mestinya dipakai untuk seragam bisa digunakan untuk melunasi berbagai biaya siswa lain yang lebih urgen seperti SPP dan sebagainya (untuk sekolah swasta).

“Kami juga usulkan untuk pembangunan gedung sekolah yang berasal dari orang tua siswa untuk ditunda dulu setelah kondisi membaik. Jika ada pembangunan gedung pakai alokasi dari pemerintah dulu saja baik dana DAK dari pusat atau dana pemprov,” harapnya.

Penarikan dana ke orang tua siswa sebaiknya diminimalisir untuk keperluan fisik, dan lebih diarahkan pada hal-hal yang langsung menunjang operasional pendidikan.

“Saat ini kita memang perlu prioritas agar orang tua siswa tidak banyak terbebani dan sekolah bisa bertahan,” tandasnya. (sky)

Pemerintahan