RADAR JOGJA- Tahun ini, kuota formasi CPNS 2021 bagi penyandang disabilitas kembali dianggap tidak memenuhi ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2016, yakni 2 persen untuk difabel.

Permasalahan lainnya terkait penerimaan CPNS yakni formasi yang disediakan hanya terbatas bagi disabilitas fisik saja.

Anggota Komite Disabilitas DIJ, Ahmad Tosirin mengatakan undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 April 2016 silam.

Namun implementasi UU tersebut hingga kini banyak dikritik karena dianggap bermasalah terkait hal penerimaan CPNS.

“Seharusnya minimal dua persen penyandang disabilitas ada di tiap institusi,” katanya dalam diskusi tentang disabilitas yang digelar Komisi Disabilitas DIJ di DPRD DIJ, Kamis (17/6).

Kemenpan RB menurut dia, belum mengakomodir kepentingan kaum difabel menjadi ASN. Untuk pelaksanaan tes CPNS menurutnya selama ini tidak disiapkan dengan serius bagi kaum difabel.

“Waktu untuk tes bagi kaum difabel disamakan dengan yang tidak difabel,” keluhnya.

Ahmad Tosirin menambahkan, secara aturan, semua jenis difabel bisa mengakses/mendaftar jadi CPNS. Sayang praktiknya yang diperbolehkan hanya difabel fisik ringan. Difabel fisik berat dan juga difabel jenis lain, seperti difabel netra, tuli, intelektual, dan sensorik tidak punya kesempatan.

“Ada peserta non difabel yang masuk lewat kuota difabel. Ini merampas hak kaum difabel,” katanya.

Karena itu pihaknya mendesak Kemenpan RB untuk memperbaiki semua kekurangan di atas. Ini supaya kaum penyandang disabilitas bisa diakui haknya setara dengan yang lain, terutama terkait penerimaan CPNS.

“Semua masukan ini akan kita sampaikan lewat BKD (Badan Kepegawaian Daerah) DIJ,” ujarnya. (sky)

Pemerintahan