RADAR JOGJA- Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana sangat menyayangkan terjadinya kerumunan di berbagai cabang McDonald’s, di DIJ  Rabu  (9/6) saat menyelenggarakan program BTS Meal. Ia meminta resto McDonald’s,  untuk ditutup sementara.

“Saya menyaksikan sendiri kerumunan tersebut dimana rekan-rekan ojol (ojek online) mengantri di berbagai cabang McDonald’s. Kami minta satgas COVID-19 yang berwenang menutup sementara gerai-gerai McDonald’s,  di DIJ ,” tegasnya, Kamis (10/6).

Ia juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada warga DIJ yang sadar dan peduli protokol kesehatan, bahkan ada yang menuliskan surat terbuka terkait masalah ini untuk DPRD DIJ.

Huda menambahkan saat ini kunci utama penanggulangan COVID-19 menurutnya adalah kesadaran dan partisipasi warga.

Dalam kondisi warga yang sudah baik kepeduliannya ini mestinya tidak ada pihak pihak yang menyelenggarakan acara dan menimbulkan kerumunan. Tidak ada yang salah dari rekan’rekan ojol yang mengantri, karena mereka melaksanakan pekerjaannya, kalau diminta memilih mesti mereka tidak akan pilih antri, mereka antri karena sudah menerima order dan berkomitmen pada pekerjaannya.

Pihaknya mengaku mendukung kalangan pengusaha yang membuat berbagai kreativitas untuk menghidupkan usaha mereka dan menggerakkan ekonomi DIJ. Namun yang tidak dinginkannya adalah pelanggaran protokol kesehatan dan kerumunan yang terjadi.

“Oleh karena itu kami minta gugus tugas menutup sementara McDonald’s, dan memanggil pengelolanya untuk memperbaiki sistem dan teknis pelayanan agar tidak terjadi kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan,”tegasnya.

Hal ini menurut Huda juga sebagai pelajaran agar semua pihak, bukan hanya pengusaha taat protokol kesehatan dan berkoordinasi dengan gugus tugas jika akan mengadakan acara yang berpotensi kerumunan. Pasalnya, saat ini kasus harian di DIJ ada kecenderungan naik, bahkan sudah tembus 300 kasus lagi.

“Kita berjuang keras agar tidak naik dan bisa terkendali. Pengendalian kasus COVID-19 juga menjadi kunci utama pergerakan ekonomi di DIJ saat ini. Jadi jangan terulang lagi pelanggaran prokes seperti kemarin karena akan merugikan banyak fihak secara kesehatan maupun ekonomi,” tandasnya. (sky)

Pemerintahan