RADAR JOGJA-  Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana meminta Pemerintah Daerah (Pemda) DIJ untuk melibatkan UMKM dalam berbagai keperluan belanja barang dan jasa.

Sebab hal ini sudah tertera dalam Perpres No 12 Tahun 2021 pasal tentang Pengadaan Barang dan Jasa pasal 65 yang mewajibkan Kementerian maupun pemda untuk menggunakan produk usaha kecil/koperasi dalam negeri.

“Pasal 65 ayat 3 bahkan lebih tegas mewajibkan alokasi paling sedikit 40 persen dari nilai anggaran belanja barang atau jasa pemda untuk UMKM,” katanya disela-sela acara pertemuan dengan pelaku UMKM DIJ, Senin (10/5).

Huda menambahkan, ketentuan tegas ini semestinya diikuti kebijakan lanjutan di Pemda DIJ agar benar benar teraplikasi dan bisa membantu UMKM di DIJ untuk bangkit. Jika hal ini diaplikasikan oleh pemda DIJ ataupun pemkab/pemkot se-DIJ tentu menurutnya akan ada belanja bernilai puluhan atau bahkan ratusan miliar kepada UMKM.

“Belanja ini tentu akan sangat banyak membantu mengungkit perekonomian warga DIJ yang sebagian besarnya dari sektor UMKM. Sebagai contoh kecil, untuk keperluan makan minum di lingkungan pemda saja sudah milyaran setahun. Jika disinergikan dengan UMKM akan sangat membantu,” jelasnya.

Apalagi Pemda DIJ sudah mengembangkan ratusan UMKM binaan Dinas Koperasi melalui SiBakul. UMKM di DIJ juga difasilitasi gratis ongkos kirim oleh pemda sehingga bisa bersaing dengan produk lain yang ada di lokasi stategis.

Fasilitasi ini melibatkan ojol juga sebagai mitra untuk mengirimkan produk, semua ini sudah berjalan dengan baik. “Artinya kesiapan UMKM di DIJ sebenarnya sudah cukup baik. Tinggal menunggu political will pemda,” katanya.

Salah satunya dengan fasilitasi UMKM untuk bersaing dari sisi talangan modal, karena biasanya kalau pemda membeli pembayaran tunda karena administrasi, inilah yang memberatkan UMKM. Jika ada talangan bisa dibayar cash tentu sangat membantu.

“Poinnya adalah kebijakan harus diikuti dengan langkah taktis agar bisa operasional  dan bisa dijalankan massif,” ujarnya.

UMKM tidak sekadar butuh uluran bantuan uang. Namun lebih pada pemasaran dan pembinaan.

“Fasilitasi ini jauh lebih murah dan mendidik bagi UMKM sekaligus kolaborasi dengan berbagai pihak,” tandasnya.

Sementara, Srie Nurkyatsiwi, Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIJ menuturkan usai Lebaran, pihaknya akan membahas secara detail terkait adanya alokasi 40 persen anggaran pengadaan barang/jasa bagi UMKM. Selain membantu dari sisi legalitas, Pemda akan berusaha membuat UMKM naik kelas agar bisa mengakses pengadaaan tersebut.

“Kita masih terus lakukan pembinaan, kita akan arahkan yang kecil belum tentu kalah dan siapa yang cepat akan survive. Tata kelola keuangan disepakati bersama, jadi UMKM bisa menikmati alokasi 40 persen tadi. Kita akan cari solusi bersama yang bisa dikolaborasikan. Setelah Lebaran kita duduk bareng untuk mengawal agar UMKM bisa masuk belanja pemerintah,” tandasnya. (sky)

Pemerintahan