RADAR JOGJA- Panitia Khusus terkait pengawasan Perda No 11 tahun 2015 yang terkait Lembaga Kesejahteraan Sosial atau LKS di DIJ , menemukan banyaknya hal hal yang harus menjadi perhatian semua pihak termasuk Pemda DIJ.

Salah satunya ialah masih banyaknya LKS yang ada di DIJ yang belum terdaftar, tetapi telah menerima bantuan sosial dari Pemerintah Pusat atau Kemensos serta lembaga lainnya , bahkan lembaga internasional .

Perwakilan Dinas Sosial DIJ Sri Suprapti menuturkan, saat ini tidak kurang 30 persen dari 399 LKS di DIJ belum terdaftar di Dinas Sosial, tetapi  menerima bantuan sosial yang dikirim langsung dari pusat, dan jika terjadi permasalahan dalam hal keuangan , dan menjadi temuan lembaga pemeriksa keuangan maka Dinas Sosial juga akan terkena imbasnya , termasuk masyarakat DIJ , “ujarnya disela-sela  Rapat Pengawasan Perda no 11tahun 2015  di DPRD DIJ, Selasa (27/4) .

Suprapti menambahkan,  selain LKS yang tidak terdaftar juga masih banyak LKS yang tidak memiliki badan hukum , bahkan atas nama pribadi.

Pemerintah daerah  tidak memiliki kewenangan untuk mengaudit penggunaan dana yang yang dikelola oleh pihak LKS.

Dalam rapat tersebut terungkap juga bagaimana lemahnya sistim manajemen LKS, serta tidak profesionalnya pengelolaan lembaga serta aset yang dimiliki lembaga sosial tersebut , maka asset menjadi hal pokok yang diperebutkan,”jelasnya.

Sementara Wakil Ketua Pansus Ika Damayanti menjelaskan, bahwa  ada beberapa rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh pansus terkait permasalahan LKS ini.

Salah satunya ialah perlunya payung hukum  yang tegas terkait keberadaan LKS di DIJ , karena selama ini  payung hukum nya sangat lemah bahkan untuk Perda no 11 tahun 2015  ini saja belum ada Peraturan Gubernurnya atau pergubnya  padahal pergub itu harus terbentuk  maksimal enam bulan setelah perda diluncurkan.

Salah satu rekomendasi dari pansus ialah mendorong pembentukan pergub  secepatnya.ujar politisi perempuan Partai Gerindra ini.

Sementara itu ketua Pansus  Hifni Muhammad Nasik mengatakan, bahwa keberadaan Pansus ialah untuk menata  berbagai hal nya yang terkait LKS, sehingga eksistensi LKS sebagai mitra pemerintah yang membantu dalam hal kesejahteraan masyarakat serta sosial ini berada dalam skema yang benar.

” Tidak bisa dipungkiri ada banyak hal yang harus diperbaiki dalam keberadaan organisasi LKS ini , baik dari regulasi, payung hukum serta sistim kerjanya, oleh karena itu perda yang nantinya akan disusun jelas akan memuat berbagai hal yang dapat memperbaiki  sistim kerja Lembaga Kesejahteraan Sosial ini terutama akan dikuatkan unsur pengawasan baik dari pemerinta daerah hingga unsur internal, sehingga LKS ebgai lembag sosial memang akan berfungsi sebagai lembaga sosial bukan sebagai alat untuk  mengambil keuntungan pribadi,” pungkasnya. (sky)

Pemerintahan