RADAR JOGJA-  Sebanyak 1.627 staf pamong desa lewat Assosiasi Staf Pamong Kalurahan Daerah Istimewa  Jogjakarta (Amarta) menuntut kejelasan statunya sebagai perangkat desa.

Pasalnya pemberlakuan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri 83 Tahun 2015 tak membuat kesejahteraan mereka terjamin secara merata.

Ketua Umum Amarta DIJ, Jumari mengatakan, “Pengangkatan perangkat sebelum pemberlakuan kedua regulasi justru menjadikan pamong sebagai pembantu administratif dan tidak berstatus perangkat desa,” katanya  usai bertemu anggota DPRD DIJ, Jumat (23/4).

Jumari menambahkan, para perangkat desa ini tidak mendapatkan hak yang melekat pada perangkat desa maupun siltap yang sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) Tahun 2019 yang menyetarakan mereka sebagai pegawai berpangkat golonngan 2A.

Dari 1.627 pamong di empat kabupaten di DIJ, baru 539 orang dari Gunung Kidul yang akhirnya mendapatkan pengakuan sebagai perangkat dan pamong desa.

Sedangkan 1.088 orang lain yang terdiri dari 106 pamong asal Kulon Progo, 380 orang dari Bantul dan 602 orang dari Sleman tak juga mendapatkan kejelasan nasib.

“Kami memprotes tidak samanya perlakuan terhadap staf yang masih dalam satu kesatuan di DIJ.

Berbagai upaya sudah dilakukan, termasuk meminta legal opinion dari Kanwil Kemenkumham DIJ. Amarta juga telah berdialog dengan berbagai pihak. Tidak hanya kepala daerah namun juga dengan pemerintah desa di masing-masing kabupaten,”jelasnya.

Sementara  itu Wakil Ketua DPRD DIJ, Suharwanta menuturkan dewan akan membantu Amarta dengan meminta kejelasan nasib ke Pemda DIJ. Karena pamong dan perangkat desa memiliki peran penting dalam pelayanan di masyarakat, termasuk di masa pandemi ini.

“Kita dukung dengan batas-batas kewenangan termasuk sinkronisasi peraturan di tingkat DIJ dan kabupaten guna memantik kesadaran bersama agar tidak hanya Gunungkidul yang diperhatikan namun juga kabupaten lainnya,” ujarnya. (sky)

Pemerintahan