RADAR JOGJA- Rencana pemerintah daerah DIJ untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan , tampaknya sudah mulai bergerak Raperda yang merupakan inisiatif dari DPRD DIJ, saat ini memasuki tahapan sosialisasi yang berlangsung pada Sabtu (17/4).

Ketua Komisi A DPRD DIJ dari Fraksi PDI Perjuangan  Eko Suwanto menuturkan, bahwa pihaknya merasa perlu mendorong Perda ini secara serius mengingat saat ini banyak kasusu kasus hukum yang melibatkan rakyat miskin dan kelompok rentan.

“Untuk itulah negara atau pemerintah hadir dalam membela, serta memberikan hak kepada warga masyarakat dalam menghadapi berbagai kasus hukum , ujarnya disela-sela sosialisasi.

Eko menegaskan bahwa, terdapat  hal penting yang menjadi dasar mengapa rancangan peraturan daerah (Perda) tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan perlu untuk diperjuangkan.

“Bahwa bantuan hukum tidak hanya pendampingan dalam penyelesaian proses kasus hukum semata, tetapi juga harus  mengedepankan edukasi kepada masyarakat terkait aspek hukum , sehingga justru inilah yang sebenarnya menjadi spirit dalam Perda tersebut”, katanya.

Eko menambahkan, bahwa pihaknya memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan payung hukum bagi masyarakat melalui perda ini , sehingga Pemda juga bisa membuat dan mendisain sistim pendidikan hukum  bagi masyarakat.

“Diharapkan dengan target mewujudkan masyarakat Jogjakarta yang tertib dan taat hukum, sehingga, diharapkan  tidak ada lagi anak-anak yang terlibat kasus hukum karena melakukan kekerasan di jalanan dengan alasan  mereka tidak mengerti hukum,” tambahnya.

Terkait hal tersebut Eko juga melihat unsur sinergi Pemda dengan pihak pihak lain sangat diperlukan, misalnya dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam upaya memberikan bantuan kepada masyarakat miskin atau rentan , sehingga akan terwujud sinkronisasi pembagian tugas yang harmonis terkait permasalahan hukum yang ada , dan Eko juga mengharapkan agar Perda ini adalah semata mata untuk  mewujudkan hak dan keadilan hukum bagi warga DIJ.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta sekaligus Ketua YLPA DIJ dan Ketua FPKK DIJ, Y Sarimurti , mengemukakan bahwa, hal yang terpenting dalam sistem hukum ialah membangun budaya hukum di tengah tengah masyarakat.

“Jadi jika kita akan berbicara mengenai sistem hukum maka tidak hanya membahas masalah institusi legal penegakan hukum , tetapi juga membangun budaya hukumnya , sehingga Perda ini akan mengingatkan kita , bahwa negara Indonesia adalah segara hukum”,ujarnya (sky)

Pemerintahan