RADAR JOGJA- Wakil Ketua DPRD DIJ  Huda Tri Yudiana menganggap kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di DIJ masih menjadi PR utama yang harus diselesaikan bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat.

“Kemiskinan DIJ  2020 sebesar 12,8 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional yaitu 10,19 persen. Gini ratio atau ketimpangan pendapatan DIJ juga masih tertinggi secara nasional yaitu sebesar 0,4516 poin,”ujarnya  Selasa (13/4).

Huda menambahkan, dua indikator tersebut akan sulit tercapai sebagaimana target RPJMD karena tahun ini merupakan musrenbang terakhir sebelum berakhirnya RPJMD DIJ tahun 2022.

Target RPJMD 2022 untuk kemiskinan sebesar 7.36 persen dan gini ratio sebesar 0.3635, sangat jauh dari kondisi saat ini. Kemiskinan tertinggi di Kabupaten Kulonprogo sebesar 16 persen lebih dan terendah di Kota Jogja sekitar 6,3 persen.

“Kondisi ini harus mendapatkan perhatian serius dari pengambil kebijakan tidak sekedar dijadikan jargon dan permasalahan tetapi tidak tercermin dalam alokasi anggaran maupun sinergi program,” katanya.

Pandemi Covid-19  adalah salah satu alasan utama sehingga indikator kemiskinan dan gini ratio memburuk dibandingkan tahun lalu.

Langkah strategis yang menurutnya harus dilakukan adalah mengupayakan semaksimal mungkin agar pandemi Covid-19 bisa teratasi dengan baik, karena pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan sangat tergantung dari penanganan pandemi.

“Ekonomi DIJ sangat dipengaruhi oleh sektor pariwisata dan perguruan tinggi. Ketika kedua sektor ini kembali normal kami yakin kemiskinan dan gini ratio akan membaik,”ujarnya.

Membaiknya kedua sektor tersebut menurut Huda sangat dipengaruhi keberhasilan penanganan pandemi, sehingga Pemda perlu kreatif, partisipatif sekaligus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk penanganan pandemi secara komprehensif.

Selain itu prioritas penganggaran juga harus mengarah pada penanganan kemiskinan dan gini ratio.

“Jangan sampai ini disadari sebagai masalah tetapi tidak terimplementasi dalam penganggaran,” tegasnya.

DPRD DIJ juga sudah memberikan penekanan prioritas pada pengentasan kemiskinan dan ekonomi melalui berbagai pokok pokok pikiran umum maupun detail.

Jika tahun tahun lalu pokok pikiran DPRD sebagian besar ke arah infrastruktur, maka tahun 2022 ini pokok pikiran DPRD berubah komposisi dengan menguatkan sektor ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

“Kami juga menekankan peran dana keistimewaan untuk mencapai RPJMD karena komposisi danais cukup besar yaitu sekitar 20 persen dari seluruh anggaran DIJ.

Jangan sampai program-program danais tidak matching dengan agenda-agenda pencapaian RPJMD DIJ. Kami siap mendukung dan  berkolaborasi dengan bapak gubernur beserta jajaran dengan fungsi-fungsi DPRD,” harapnya.(sky)

Pemerintahan