RADAR JOGJA- Upaya vaksinasi terus dilakukan Pemda DIJ  guna melawan penyebaran COVID-19.

Kepala Dinas Kesehatan DIJ  Pembajoen Setyaningastutie menuturkan, “Vaksinasi massal kedua akan digelar di JEC, pekan depan. Sasarannya guru, sektor pariwisata, dan masih lansia juga,” katanya Jumat (26/3).

Pembajoen menjelaskan, untuk vaksinasi tahap kedua bagi pelayanan publik DIJ yang menyasar 334.754 orang, sampai 25 Maret 2021, dosis pertama sudah diterima 33,8 persen, dan dosis kedua sudah diterima 14,38 persen. Sedangkan untuk lansia yang menargetkan 295.348, baru tersasar 9,16 persen untuk dosis pertama, dan 0,22 persen untuk dosis kedua.

“Untuk lansia memang harus penuh kehati-hatian. Seharusnya dilakukan di fasyankes (fasilitas layanan kesehatan) khususnya rumah sakit. Tapi ada yang di puskesmas, tidak masalah,” katanya.

Pembajoen  menambahkan, untuk vaksinasi tahap kedua, pelayan publik DIJ  yang gagal divaksin atau mengalami penundaan sebanyak 1.505 untuk dosis pertama, dan 49 untuk dosis kedua. Sementara untuk lansia yang gagal vaksin 211 untuk dosis pertama, sementara untuk dosis kedua belum ada.

“Kalau yang sudah divaksin tapi masih terjangkit kami belum memiliki data,”katanya.

Namun ia mengakui, meski sudah dilakukan vaksinasi, dalam dua hari terakhir, kasus COVID-19 DIJ cenderung naik. Menurutnya ini mungkin saja terjadi, karena efek maksimal vaksinasi baru muncul 28 hari sesudah suntikan dosis kedua.

“Vaksinasi ini bukan satu-satunya cara (mengatasi COVID-19). Pengendalian terhadap 5M tetap harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Sementara itu Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto menyampaikan, ada tiga prioritas mendesak untuk dikerjakan di masa pandemi sekarang. Ketiganya adalah penuntasan COVID-19, pemulihan ekonomi rakyat, dan penjaminan ketersediaan pangan.

Praktik pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro di DIY menurut Eko perlu didisiplinkan lagi. Optimalisasi pemberian dukungan dana operasional dan sarana prasarana bagi kader COVID-19 di tingkat RT dan RW juga harus dilakukan.

“Kontrol perbatasan juga mutlak diperlukan. Bukan berarti ditutup tapi diseleksi, ” katanya.

Eko mengkritisi sarana transportasi bus antar kota yang minim pengawasan dan nyaris tanpa kontrol. Berbeda dengan sarana transportasi kereta api dan pesawat yang mewajibkan penumpangnya memperlihatkan hasil tes bebas COVID-19. “Ini harus diimbangi juga,” katanya. (sky)

Pemerintahan