RADAR JOGJA – Keberadaan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Jogjakarta (UUK DIJ) selaras dengan Undang-Undang Desa (UU Desa). Keberadaannya saling menguatkan dan melengkapi. Terlebih salah satu fokus utamanya adalah pengembangan desa dengan potensi kearifan lokal yang dimiliki.

Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komite I Otonomi Daerah, Hubungan Pusat-Daerah serta Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan Daerah DPD RI Djafar Alkatiri. Dia menilai kedua produk Undang-Undang ini dapat saling mengisi. Bahkan ada beberapa bagian dari UU Desa yang terlebih dahulu terimplementasi dalam UUK.

“Menjadi masukan bagi DPD RI dengan harapan pengawasan akan memberikan masukan yang lebih efektif lagi. Terutama bagi pelaksanan UU Desa, sehingga Desa lebih mandiri dan semua asas dalam UU bisa dilaksanakan sebaik-baiknya,” jelasnya ditemui di Gedhong Pracimosono Kompleks Kantor Kepatihan Pemprov DIJ, Senin (22/3).

Menurutnya, keberadaan kearifan lokal sangatlah penting. Terlebih setiap desa memiliki ciri khas yang berbeda. Berangkat dari kearifan lokal sehingga menjadi potensi. Tak hanya dalam sektor ekonomi tapi juga lingkup yang lebih luas.
Sejatinya kunjungan DPD RI tak hanya terfokus di Jogjakarta. Komite I juga berkunjung ke Bali dan Kalimantan Utara. Tujuannya sama, melihat implementasi UU Desa dan perkembangannya.

“Intinya dengan datang ke Jogjakarta kami temukan ada hal yang berbeda. Sehingga kami memperkuat afirmatif policy, bahwa kearifan lokal bisa kami masukan lagi dan terbukti bsudah berjalan di sini,” katanya.

Anggota Komite I DPD RI Abdul Kholik menilai implementasi UUK adalah temuan penting bagi DPD RI. Salah satu poinnya adalah pengembangan nomenklatur desa secara mandiri. Kebijakan ini tercantum dalam penggunaan Dana Keistimewaan (Danais).
Temuan ini, lanjutnya, dapat menjadi bahan pertimbangan revisi UU Desa. Khususnya dalam menyesuaikan diri atas konteks keistimewaan. Bahkan dia menilai Danais juga mendukung penggunaan Dana Desa.

Beberapa temuan juga sempat terjadi di beberapa wilayah lain. Seperti penggunaan istilah Nagaria sebagai pengganti nama Desa di Sumatera Barat. Lalu tanah Papua dengan keberagaman kearifan lokalnya.
“Bisa jadi ini kami pertimbangkan untuk konteks revisi UU Desa bahwa di DIJ ada menyesuaikan konteks keistimewaan. Bukan hanya nomenklatur tapi bisa support dana desa, ini suatu yang menarik dan temuan penting,” tegasnya.

Anggota Komite I DPD RI Fachrul Razi sependapat. Menurutnya, ada karakteristik dalam pengembangan UU Desa kedepannya. Terlebih dengan masuknya kekuatan kearifan lokal daerah.
“Kami akan mendorong di revisi UU Desa harus ada karakter kedaerahan. Lalu kearifan lokal harus dimasukan. Saya kaget ada Dana Keistimewaan yang ditempatkan di Desa. Kami apresiasi ini, sebuah masukan sangat luar biasa bagi kami,” katanya. (*/dwi/ila)

Pemerintahan